APBD Perubahan Naik, Sutarmidji Ancam Tak Tambah Anggaran OPD Yang Kurang Maksimalkan Serapan

Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Gubernur Kalbar, Sutarmidji telah menyampaikan nota perubahan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah

APBD Perubahan Naik, Sutarmidji Ancam Tak Tambah Anggaran OPD Yang Kurang Maksimalkan Serapan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Gubernur Kalimantan Barat, H.Sutarmidji bercengkrama bersama sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam Rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat ke-36 masa persidangan ke-3 tahun sidang 2019 di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Selasa (6/8/2019). Rapat beragendakan penyampaian nota penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019. 

APBD Perubahan Naik Rp 400 Milia, Sutarmidji Ancam Tak Tambah Anggaran Bagi OPD Kurang Maksimalkan Serapan

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Gubernur Kalbar, Sutarmidji telah menyampaikan nota perubahan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Saat diwawancarai seusai sidang paripurna, Sutarmidji menyampaikan ada kenaikan APBD pada anggaran perubahan ini.

Dalam perubahan APBD, Midji juga menyoroti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lemah dalam mengeksekusi anggaran. Sehingga membuatnya geram dan mengancam tidak akan menambah anggaran pada OPD yang tidak bisa memaksimalkan anggaran yang telah direncanakan.

Padahal menurutnya semakin cepat anggatan dieksekusi maka akan semakin cepat memberikan dampak pada masyarakat. Ia ingin anggaran di Provinsi Kalbar bermanfaat bagi masyrakat.

"APBD Kalbar Tahun 2019 sebesar Rp 5.760.665.710.092 atau Rp 5,76 Triliun dan pada APBD Perubahan menjadi Rp6,1 triliun," ucap Sutarmidji, Selasa (6/8/2019).

Baca: TRIBUNWIKI: 7 Anggota Terpilih DPRD Kabupaten Sambas, Dapil Sambas 2

Baca: SHIO 2019 - Peruntungan Rabu 7 Agustus 2019, Shio Macan & Ular: Menyenangkan, Shio Kerbau: Romantis

Baca: Desa Mekar Sekuntum Dukung Pembentukan Kabupaten Sambas Utara

Dijelaskannya adanya peningkatan dalam perubahan anggaran dikarenakan adanya penganggaran baru dalam mengakomodir RPJMD yang telah ditetapkan namun sebelumnya tidak dianggarkan. Selain itu, adanya penyesuaian terhadap target pendapatan asli daerah dan adanya sisa lebih dari tahun anggaran sebelumnya dan harus digunakan tahun anggaran berjalan.

Postur anggatan 2019 disenutnya memang masih besar pada belanja tidak langsung, sehingga pada APBD 2020 ia memastikan persentase untuk belanja langsung akan lebih besar.

"Kita masih dihadapakan pada postur belanja tak langsung yang masih besar dan pada belanja langsung. Itu disebabkan pula masih banyak komponen belanja tidak langsung itu adalah sebanarnya belanja langsung," ujarnya.

Ia mencontohkan misalnya hibah pembangunan rumah ibadah, harusnya masuk pada anggaran langsung karena penyediaan rumah ibadah menjadi tanggung jawab pemerintah.

Halaman
123
Penulis: Syahroni
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved