KTNA Sambas Minta Pemprov Intervensi Harga-harga Komoditas

Sekretaris Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Sambas, Syahrial meminta kepada Pemerintah Provinsi

Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Madrosid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/M WAWAN GUNAWAN
Sekretaris Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Sambas, Syahrial saat menyampaikan pendapat di depan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Minggu (4/8/2019). 

KTNA Sambas Minta Pemprov Intervensi Harga-harga Komoditas

SAMBAS - Sekretaris Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Sambas, Syahrial meminta kepada Pemerintah Provinsi agar bisa mengintervensi harga-harga komoditas hasil pertanian.

Dalam kesempatan tanya jawab bersama Gubernur Kalimantan Barat, Ia mempertanyakan bagaimana cara Pemerintah Kabupaten Sambas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar bisa memberi stabilitas harga untuk komoditas seperti Karet, kelapa, kelapa sawit, dan lain-lain.

"Saat ini harga-harga komoditas karet, kelapa dan kelapa sawit turun. Bagaimana cara Pemerintah Daerah dan Provinsi memberikan stabilitas terhadap harga komoditas seperti Gabah, Karet, Kelapa Sawit ataupun yang lainnya," ujarnya, Minggu (4/8/2019).

Menurutnya itu menjadi penting, untuk menjaga stabilitas harga dan pendapatan petani di Kalimantan Barat.

Baca: BKKBN Provinsi Kalbar Libatkan Bupati dan Walikota Sebagai Ayah Bunda GenRe Tangani Masalah Remaja

Baca: Segera Lapor Bila Menemukan Pengecer Gas 3 Kg Tidak Resmi

Baca: Sutarmidji Dorong Eratkan Komunikasi Intensif Keluarga Saat Kembali ke Meja Makan

Selain itu, ia juga menuturkan kedepan agar program dan kegiatan dari pada KTNA bisa di akomodir oleh pemerintah daerah, sehingga semuanya bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Selain KTNA Sambas, ketua KTNA Kapuas Hulu juga meminta agar Gubernur Kalimantan Barat bisa melindungi petani keratom.

"Harapan kami Gubernur bisa mengeluarkan Perda, atau Pergub untuk melindungi petani keratom," jelasnya.

Ia menjelaskan, keratom saat ini adalah salah satu produk pertanian yang di unggulkan oleh masyarakat Kapuas Hulu setelah harga Karet turun drastis.

Oleh karenanya, ia berharap pemerintah provinsi bisa menyiapkan aturan untuk melindungi masyarakat dan petani keratom.

"Karena saat kami merasa resah Lantaran keratom di anggap sebagai salah satu tanaman yang di larang," tegasnya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved