Beban BPJS Kesehatan Membutuhkan Bantuan Millenial
BPJS Kesehatan yang diduga mengalami defisit hingga 28 triliun rupiah ini turut menyedot perhatian dari publik, khususnya dari Tokoh Milenial, Arief R
Penulis: Hamdan Darsani | Editor: Ishak
lihat foto
Beban BPJS Kesehatan Membutuhkan Bantuan Millenial
PONTIANAK - Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) mengadakan diskusi bertema "Menagih Janji Presiden; Upaya Penyelamatan JKN" yang dilaksanakan pada, Rabu (31/7/2019) kemarin
Beberapa narasumber di antaranya Ardiansyah Bahar (LK2PK)
“Evaluasi JKN Dari Perspektif LK2PK”, Timboel Siregar (BPJS Watch) “Data Fakta Implementasi JKN”, Nova Riyanti Yusuf (Komisi IX DPR RI)
“Intervensi Strategis DPR Memecahkan Masalah JKN”, Muhammad Qodari (Pengamat Politik) “Membaca Arah Kebijakan Politik Jokowi Mengatasi Masalah JKN”
Pemilihan Umum Presiden 2019 telah selesai. Jokowi - Amin sebagai pemenang kontestasi dalam hajatan rakyat lima tahunan itu, di tuntut harus merealisasikan visi misinya sehingga tak disebut sebagai jargon apalagi janji pemanis telinga untuk meraih simpati rakyat.
Baca: Tunggakan BPJS Kesehatan di Kecamatan Anjongan Capai Rp 678 Juta, Berikut Datanya
Baca: Defisit BPJS Kesehatan hingga Juni 2019 Capai Rp 7 Triliun, Terancam Denda?
Salah satu sektor yang paling disorot saat kampanye Jokowi - Amin dalam perhelatan Pilpres 2019 adalah sektor kesehatan, dimana Jokowi - Amin berjanji untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
JKN sebagai platform penting di kesehatan Indonesia yang mulai beroperasi sejak 2014 lalu, nyatanya masih menyisakan banyak masalah.
Mulai dari sektor pelayanan, hingga defisit yang hingga kini masih menyisakan sekitar 9,1 triliun rupiah selama 2018.
Selain itu, JKN turut menyisakan kekecewaan dari tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, di mana klaim dari pelayanan yang sering terlambat dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Ironisnya, beberapa faktor terkait fraud juga terjadi di level Faskes (Fasilitas Kesehatan).
BPJS Kesehatan yang diduga mengalami defisit hingga 28 triliun rupiah ini turut menyedot perhatian dari publik, khususnya dari Tokoh Milenial, Arief Rosyid Hasan.
Baca: Maksimalkan Pelayanan Kesehatan di Kota Pontianak, BPJS Kesehatan Lakukan Forum Kemitraan
Baca: Puskesmas Tekan Angka Rujukan Pasien BPJS Kesehatan
Menurutnya, permasalahan BPJS Kesehatan jangan semata-mata dibebankan kepada Jokowi.
“Menurut saya permasalahan BPJS Kesehatan ini karena produk ini selalu divonis sebagai alat pencitraan dan politik, padahal kenyataannya banyak membantu masyarakat kan,” tuturnya.
Lanjutnya, dia menuturkan bahwa defisit yang dialami BPJS Kesehatan itu bukti bahwa produk kebijakan tersebut disambut baik oleh masyarakat.
“Kalau BPJS Kesehatan mengalami defisit, tentu artinya penggunanya banyak kan, terlepas dari berbagai dugaan fraud dan tidak adanya pembayaran iuran,” tutur dokter gigi ini.
Dia kemudian membandingkan dengan sistem jaminan kesehatan yang dimiliki oleh Kerajaan Inggris, NHS (National Health Security).
“NHS saja mengalami defisit,padahal sistem ini adalah sistem jaminan kesehatan terlama di dunia. Apalagi BPJS Kesehatan yang baru berusia lima tahun,” lanjutnya.
Baca: Kejar UHC, BPJS Kesehatan Pontianak Akan Koordinasi dengan Tiga Dinas
Baca: HUT ke-51, BPJS Kesehatan Gelar Kompetisi Hackathon
Lulusan magister Kebijakan Kesehatan UI ini melanjutkan bahwa BPJS Kesehatan ini perlu dicarikan solusi bersama, utamanya melibatkan lintas sektor kementerian, dan utamanya para milenial.
“Saya percaya BPJS Kesehatan ini perlu pengawasan dari banyak pihak, utamanya milenial dalam menciptakan good governance dalam memberantas fraud. Semisal bagaimana kita menciptakan start-up atau menggunakan media sosial dalam pengawasan BPJS Kesehatan,” lanjut Arief.
Lanjutnya, bahwa BPJS Kesehatan ini sangat penting dalam membangun bonus demografi, karenanya inisiatif dari milenial akan sangat diperlukan dalam menyelesaikan problematika yang dialami oleh BPJS Kesehatan.
Terlebih menurutnya, bahwa hasil temuan BPS tahun 2018 menemukan bahwa dari 100 pemuda yang memiliki BPJS Kesehatan, 67 orang masih PB atau ditanggung oleh pemerintah. Menurutnya itu perlu ditelisik dan ditelusuri lebih jauh, karena menurutnya milenial perlu produktif dan tidak membebani negara.
“Pelayanan BPJS Kesehatan ini sangat dibutuhkan untuk menyambut bonus demografi ini. Di mana penyakit-penyakit terkait industri 4.0 semakin merebak. Sebut saja penyakit mental dan PTM (Penyakit Tidak Menular). Maka dari itu kita sesama milenial perlu menjaga platform ini,” ujarnya. (*/dan)
