Sekolah Negeri di Kalbar Tanpa Pungutan Biaya, Rustam Harap Ada Monitoring

"Karena ini uang negara, harus dipersiapkan sanksi jika ada penyalahgunaan terhadap dana tersebut," pungkasnya.

Sekolah Negeri di Kalbar Tanpa Pungutan Biaya, Rustam Harap Ada Monitoring
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Ilustrasi Pelajar 

Sekolah Negeri di Kalbar Tanpa Pungutan Biaya, Rustam Harap Ada Monitoring

PONTIANAK - Pengamat pendidikan, Rustam mengatakan penerapan terkait bantuan dana pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di SMA dan SMK merupakan hal positif bagi masyarakat.

Hal itu juga telah sesuai dengan janji Gubernur pada saat kampanye untuk mewujudkan pendidikan gratis bagi masyarakat Kalbar khususnya siswa ditingkat SMA/SMK dan SLB Negeri maupun Swasta walaupun di SMA swasta belum bisa semuanya.

Ia menyampaikan akan lebih baik jika pemerintah memperbanyak kuota bagi siswa disekolah swasta.

Karena akibat pemberlakuan sistem zonasi PPDB waktu lalu banyak orang tua yang memilih menyekolahkan anaknya disekolah swasta.

Baca: Kadisdik Provinsi Kalbar Pastikan Tidak Boleh Ada Pungutan Biaya untuk SMA/SMK/SLB Negeri di Kalbar

Baca: Gemawan Akan Petakan Masalah Anak Putus Sekolah di Sambas

"Kalau bisa kuota untuk sekolah swasta terus ditambah karena akibat dari zonasi kemarin banyak yang tidak lolos di sekolah negeri," ucapnya.

Langkah penggratisan biaya sekolah oleh pemerintah provinsi merupakan satu hal yang positif.

Hal ini tentu didambakan masyarakat untuk sekolah gratis bagi masyarakat. Ini juga merupakan salah satu upaya mencerdaskan bangsa.

Rektor IKIP PGRI Pontianak ini menambahkan dengan pendidikan gratis yang diberikan pemerintah diharapkan tidak membuat peserta didik malah malas-malasan. Justru dengan pemberian sekolah gratis harusnya prestasi siswa harus semakin lebih meningkatkan.

Baca: Akan Bangun Sekolah dan Pusat Sertifikasi, Ini Harapan Sutarmidji

Baca: Gemawan Temukan Dua Persen Anak Putus Sekolah Usia SD di Sambas

"Dengan tidak bayar SPP maka akan lebih baik jika orang tua bisa memenuhi kebutuhan anak seperti sarana pendukung pendidikan," katanya

Orang tua juga bisa dana yang sebelumnya untuk pembiayaan sekolah anak untuk pelatihan tambahan diluar sekolah. Akan lebih baik juga jika orang tua mempersiapkan pendidikan lanjutan bagi anak setelah SMA atau SMK.

Rustam juga menyampaikan pemerintah harus juga tetap melakukan monitoring terhadap dana yang disiapkan untuk penggratisan biaya sekolah tersebut. Pelaporan pertangungjawaban harus diterapkan dengan baik.

"Karena ini uang negara, harus dipersiapkan sanksi jika ada penyalahgunaan terhadap dana tersebut," pungkasnya.

Penulis: Anggita Putri
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved