DPRD Kalbar Marah, Gubernur Dua Kali Tunda Penyampaian KUA PPAS

Pembahasan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi Kalbar

Penulis: Syahroni | Editor: Madrosid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/sy
Anggota DPRD Kalbar, Subhan Nur. 

Kalbar sudah enam tahun WTP, namun dibawah kepemimpinan Midji-Norsan malah mendapat WDP.

"Tahun ini kita dapat WDP, artinyakan ada penurunan prestasi, apapun alasannya apapun komitmen yang dibuat gubernur tentang BPK yang jelas bahwa WDP itukan satu keputusan institusi pengawas dan audit yang ditunjuk oleh negara. Oleh sebab itu kita minta, dari aspek aspek ini, gubernur pun harus hadirlah dalam pembahasan KUA PPAS," kata Subhan.

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved