DPRD Kalbar Marah, Gubernur Dua Kali Tunda Penyampaian KUA PPAS

Pembahasan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi Kalbar

DPRD Kalbar Marah, Gubernur Dua Kali Tunda Penyampaian KUA PPAS
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/sy
Anggota DPRD Kalbar, Subhan Nur. 

DPRD Kalbar Marah, Gubernur Dua Kali Tunda Penyampaian KUA PPAS

PONTIANAK - Pembahasan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi Kalbar dua kali dibatalkan, padahal telah diagendakan pihak Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Kalbar.

Dua kali dibatalkannya pembahasan dokumen KUA PPAS Pemprov, membuat pihak DPRD geram. Hal ini disampaikan langsung oleh Anggota DPRD Kalbar, Subhan Nur. Ia menilai Pemprov telah melalaikan penyusunan dan alasan yang disampaikan tidak masuk akal.

"Ini persoalan serius, sudah dua kali ditunda. Padahal kita sudah masukan ke Banmus, tolong kita juga dihargai dalam arti kata untuk membuat suatu hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif," ucap Subhan Nur yang merupakan politisi Partai Nasdem saat diwawancarai diruang kerjanya , Rabu (10/7/2019).

Baca: LIVE STREAMING Persija Vs Persib Super Big Match Liga 1 2019, Sedang Berlangsung Babak Pertama

Baca: 37 Penyelenggara Negara di Provinsi Jawa Timur Diperiksa KPK Terkait Masalah Ini

Baca: LSP-KPK Gelar Sosialisasi dan Koordinasi Kegiatan Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi di UPB Pontianak

Dibatalkannya penyampaian KUA PPAS oleh Gubernur pada DPRD, sangat disayangkan Subhan nur. Bahkan ia menegaskan peristiwa ini adalah preseden buruk bagi daerah, artinya Permendagri jelas telah mengatur hal tersebut.

"Kita minta Gubernur dan jajarannya seriuslah, terhadap hal ini. Alasan penundaan tidak masuk akal, masa katena STQ, kalau hanya alasan STQ kemarin kan lucu, inikan sistem," tegasnya.

Subhan menjelaskan bahwa berdasarkan aturan yang ada, minggu pertama Juli ini KUA PPAS harus disampaikan pada DPRD.

"Banmus akan menjadwalkan kembali, kita sudah menjadwalkan dua kali. Nah ini kan sudah dijadwalakan Banmus lewat Paripurna. itukan gubernur meminta penundaan dua kali sudah," tambahnya.

Sesuai Permendagri ditegaskan Subhan, KUA PPAS harus minggu pertama disampaikan pada kepala daerah dari Ketua Tim Anggaran Daerah.

Pada penjadwalan ketiga ini, Subhan minta agar pembahasan dan penyusunan KUA PPAS sudah rampung dan siap dilanjutkan di DPRD sesuai dengan mekanisme yang ada.

Halaman
12
Penulis: Syahroni
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved