Diskumindag Sambas Dukung Pendirian BUMDes Khusus Pangkalan Gas

Ia menjelaskan, dari data Diskumindag untuk Kecamatan Tebas hanya tersisa 9 Desa yang belum mempunyai pangkalan gas.

Diskumindag Sambas Dukung Pendirian BUMDes Khusus Pangkalan Gas
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Foto bersama Muspika dan jajarannya, setelah pertemuan pembahasan Gas di Kantor Camat Tebas. 

Diskumindag Sambas Dukung Pendirian BUMDes Khusus Pangkalan Gas

SAMBAS - Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kabupaten Sambas, Nisa Azwarita mengatakan, bahwa Diskumindag tidak mempermasalahkan adanya wacana untuk menjadikan BUMDes sebagai pangkalan Gas Elpiji

"Kalau dari Pertamina kemarin kita sudah berkoordinasi, Pertamina mengatakan bahwa mereka mendukung rencana permintaan Pemkab Sambas yang maunya di setiap desa minimal ada 1 Pangkalan," katanya, Kamis (4/7/2019).

Namun demikian, ia katakan hal itu harus disesuaikan dengan masyarakat prasejahtera. Sehingga kebutuhan akan gas 3 kilogram dapat terpenuhi. 

Di kesempatan itu, Nisa juga mengapresiasi upaya dari Camat Tebas yang telah mengumpulkan Semua Kepala Desa di Kecamatan Tebas, guna membahas permasalahan gas 3 kilogram.

Baca: Diskumindag Sambas Gelar Operasi Pasar

Baca: Diskumindag Sambas Sebut Tidak Ada Kelangkaan LPG 3 Kilogram

Karena sebagaimana diketahui, di kesempatan itu Camat juga mendorong, agar BUMDes bisa menjadi pangkalan gas elpiji. 

"Dulunya yang ada beberapa terfokus di satu Desa penyebarannya merata disuruh pecah, karena pangkalan yang dulunya mungkin sudah disuplai lima ribu tabung tiba-tiba harus disesuaikan dengan masyarakat pra Sejahtera," katanya. 

"Misalnya di Desa itu 1.000 atau 2.000 tabung kebutuhannya jadi kelebihan 3.000 itu harus dipecah ke desa lain. Jadi diberikan dulu kepada pangkalan untuk memecah, selama di Desa itu belum ada pangkalan. Dari Pertamina bilang silakan BUMDes dari hasil pemecahan pangkalan," jelas Nisa. 

Ia menjelaskan, dari data Diskumindag untuk Kecamatan Tebas hanya tersisa 9 Desa yang belum mempunyai pangkalan gas. 

"Cuma dari hasil rapat tersebut pak Camat meminta, BUMDes yang berprestasi jadi pangkalan. Kita tidak masalah, selama sesuai pesan pak bupati bahwa yang penting harganya tidak mahal dan barangnya ada," ungkapnya. 

"Kalau selama harganya di masyarakat Tebas tetap Rp16.500 tidak lebih dari itu silakan, mau ada kesepakatan antara BUMDes agen dan pangkalan tidak apa-apa," terangnya. 

Baca: Diskumindag Sambas Pantau Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok

Baca: Diskumindag Sambas Sita 2.134 Minol dari Seorang Pedagang di Tanah Hitam Paloh

Dikatakannya lagi, "Misalkan dalam hal penyaluran kuota mau bagi-bagi, asal jumlahnya sesuai dengan masyarakat pra Sejahtera, usaha mikro nya dan asalkan harganya tidak melebihi harga HET kita tidak masalah yang penting ada kesepakatan," papar Nisa. 

Menurutnya, selaku dinas yang bersangkutan dengan pengawasan Perdagangan. Maka dirinya meminta pengawasan penyaluran gas elpiji 3 kilogram, dapat dilakukan oleh Kades, unsur Forkopincam dan elemen masyarakat. 

Dan jika ada kejanggalan, atau temuan khusus bisa di laporkan ke Diskumindag Sambas

"Untuk pengawasan kami minta tolong Kepala Desa, Camat karena mereka memiliki wilayah, itu daerah kekuasaan mereka jadi mereka berhak menegur, mengawasi. Hasil dari temuan itu dapat dilaporkan kepada dinas," katanya.  

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved