Pemprov Kalbar Jalin Kerja Sama TP4D Kejati, Bakal Tertipkan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

“Perjajian ini mengawal pelaksanaan pembangunan dengan dana APBD maupun APBN yang ada di dalam APBD,” ungkap Gubernur H Sutarmidji.

Pemprov Kalbar Jalin Kerja Sama TP4D Kejati, Bakal Tertipkan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga
TRIBUNPONTIANAK/Hadi Sudirmansyah
Gubernur Kalbar H Sutarmidji dan Kajati Kalbar Baginda Polin Lumban Gaol saat melakukan penandatangan Perjanjian kerjasama Pemprov Kalbar dan Kejati Kalbar 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hadi Sudirmansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melakukan pendatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalbar, Selasa (18/6/2019).

Gubernur Kalbar H Sutarmidji mengungkapkan, Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini untuk mengawal kegiatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan dana APBD maupun APBN. Hal ini dalam upaya pencegahan segala bentuk permasalahan sejak dini, bahkan dapat menghindari segala macam kerugian negara.

Sehingga proses pemerintahan dan pembangunan daerah oleh para Aparatur Sipil Negara berjalan dengan baik, serta terhindari dari permasalahan-permasalahan hukum.

“Perjajian ini mengawal pelaksanaan pembangunan dengan dana APBD maupun APBN yang ada di dalam APBD,” ungkap Gubernur H Sutarmidji.

Dirinya sependapat dengan usulan Kejaksaan Tinggi untuk menertibkan asset-aset yang milik Pemerintah Provinsi yang mana masih ada dikuasai oleh pihak ketiga yang sulit diajak kerjasama dalam menyelesaikannya.

“Kalau ada gugatan-gugatan perdata dan Tata Usaha Negara di Pengadilan, kita ada tim dari kejaksaan atau kita serahkan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara,” tuturnya.

Kemudian untuk menertibkan masalah perkebunan dan pertambangan di Provinsi Kalimantan Barat ini, Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji mengutarakan, sulit untuk diajak kordinasi dalam mematuhi aturan-aturan yang ada.

“Perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan itu kadang sulit diajak berkordinasi mematuhi aturan-aturannya. Dan kontribusi Dia (perusahaan) serta kepeduliannya kepada masyarakat sangat minim,” ujarnya.

Baca: VIDEO: Penjelasan Ayah Korban Asusila Oleh Oknum Guru

Baca: Penataan Panggung STQ IAIN Pontianak, Habiskan Waktu Sebulan Penuh

Dirinya pun memberikan contoh permasalahan yang terjadi di perusahaan perkebunan dengan masyarakat, di mana Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang masih permasalahan hingga saat ini.

Halaman
12
Penulis: Hadi Sudirmansyah
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved