Pemilu 2019

Jadwal Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019 Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono: 334 Sengketa PHPU 2019

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 334 permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 hingga Senin (27/05/2019) siang.

Jadwal Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019 Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono: 334 Sengketa PHPU 2019
TRIBUNNEWS
Mahkamah Konstitusi 

Jadwal Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019 Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono: 334 Sengketa PHPU 2019

PEMILU 2019 - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 334 permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 hingga Senin (27/05/2019) siang.

334 permohonan itu terdiri dari 323 ajuan partai politik atau calon anggota legislatif, 10 calon DPD dan satu paslon Capres-Cawapres. 

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono menegaskan pada prinsipnya semua permohonan PHPU diterima MK.

Pihak MK akan melakukan penilaian terhadap berkas permohonan yang diajukan tersebut.

Baca: Pengamat Hukum Tata Negara Feri Amsari : Bambang Widjojanto Sedang Mainkan Strategi Pressure Public

Baca: BPN Prabowo-Sandiaga : Tidak Ada Penggiringan Opini! Jokowi Angkat Bicara Soal Bambang Widjojanto

Baca: BPN Tegaskan Pernyataan Bambang Widjojanto Netral, Miftah Sabri: Jangan Risau, Gak Ada Tendensius

Rencananya, pada Selasa (28/5) besok, pihak MK akan mengajukan Akta Permohonan Lengkap (APL) atau Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL).

"Ini perbaikan, perbaikan yang dilakukan oleh pemohon. Jadi mana-mana saja permohonan yang belum lengkap kami sampaikan," kata Fajar Laksono dikutip dari Tribunnews.com,

MK sudah menutup PHPU 2019 untuk pemilihan legislatif (Pileg) pada Jumat (24/5/2019) pukul 01.46 WIB.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono ((KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO))

Penentuan waktu batas akhir pengajuan permohonan gugatan untuk Pileg 2019 diajukan pada Jumat pukul 01.46 WIB, karena mengingat KPU RI mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada Selasa pukul 01.46 WIB.

Nantinya apabila terdapat permohonan yang diajukan melebihi batas waktu, menurut Fajar, hakim konstitusi akan memberikan penilaian. Apakah pengajuan permohonan sengketa PHPU itu dapat diproses.

Baca: Mahkamah Kalkulator Vs Mahkamah Keadilan! Terobosan Bambang Widjojanto & 7 Tuntutan Prabowo-Sandiaga

Baca: Mahfud MD Ajak Tingkatkan Kehidupan Berakhlak, Ikuti Akhlak yang Diajarkan Nabi Muhammad SAW

Halaman
1234
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Prabowo Rahino
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved