Aiman Kompas TV
Ngaku Kenal Lama Habib Rizieq Shihab & Yusuf Martak, Wiranto Minta Sadar dan Kembali Ke Jalan Benar
Program Aiman menayangkan hasil wawancara eksklusif Aiman dengan Menko Polhukam Wiranto dan Kivlan Zen di Kompas TV bertema "Melawan Rencana Makar"
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Jimmi Abraham
lihat foto
Mantan Panglima TNI di era Orde Baru itu mengakui bahwa kenal dengan Habib Rizieq Shihab dan Yusuf Martak.
"Begini, dua-duanya itu kan pernah dekat dengan saya ya. FPI (Front Pembela Islam) dulu tahun 1998, saya juga membinanya. Dalam arti memberikan kesempatan untuk dia eksis," kata dia.
Pada waktu itu, dirinya bersama FPI bersama-sama mengamankan kondisi negeri ini.
Baca: AIMAN Kompas TV, Berpeluang Kudeta Kekuasaan Usai Genggam Supersemar Versi Mei 98, Ini Sikap Wiranto
Baca: Di Program Aiman Kompas TV, Wiranto Bantah Tudingan Kivlan Zen Sebagai Dalang Kerusuhan Mei 1998
"Saya kenal Habib Rizieq. Hanya sekarang kalau berubah seperti ini. Saya minta sadarlah, kembali ke jalan benar," tambahnya.
Wiranto menjelaskan Yusuf Martak pernah jadi bendahara organisasi Perhimpunan Kebangsaan, satu organisasi dengan Wiranto.
"Dulu sangat nasionalis. Sangat menghormati kondisi negeri yang kita hadapi bersama-sama membangun negeri ini. Tiba-tiba kok sudah berubah seperti ini. Yang mempengaruhi siapa, saya tidak mengerti," tandasnya.
Topik pembahasan talkshow Aiman kali ini dilatarbelakangi keadaan suhu politik memanas jelang pengumuman hasil pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang.
"Perang" pernyataan dilontarkan, termasuk dari pendukung pasangan calon 02 Prabowo-Sandi yakni mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (KASKOSTRAD) Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zein.
Kivlan menyerukan aksi massa turun ke jalan untuk menggugat Pemilu 2019 dan melawan siapapun yang menghalangi!
Seruan yang diucapkan di hadapan kelompok massa pendukungnya ini lantas viral di media sosial.
Tak hanya Kivlan Zein, seruan people power dilontarkan Eggi Sudjana, aktivis pendukung Prabowo-Sandi.
Ajakan ini ia lontarkan sesaat setelah pencoblosan, 17 April lalu karena menduga adanya kecurangan dalam pemilu.
Atas berbagai seruan aksi massa yang diduga mengarah pada tindakan di luar konstitusi ini, pemerintahpun bereaksi.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menegaskan akan memproses hukum apabila ada anggotanya yang terbukti tidak netral dalam Pemilu 2019.
Hal ini disampaikan setelah Rizal Ramli menuding adanya anggota TNI yang memegang data hasil pemilu.
