ILC tvOne Selasa (19/3), Nusron Wahid: OTT Rommy Bukan Pukulan Telak bagi Kubu 01

ILC tvOne Selasa (19/3), Nusron Wahid: OTT Rommy Bukan Pukulan Telak bagi Kubu 01

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Juru Bicara Tim Kampanye nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Nusron Wahid menyebut kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy atas isu jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) RI bukanlah pukulan telak bagi kubu Capres-Cawapres nomor urut 01.

"Ini pukulan untuk bangsa Indonesia. Bukan pukulan untuk nomor urut 01 atau 02," ujarnya saat program diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne bertema OTT Romy, Ketua Umum PPP: Pukulan Bagi Kubu 01?", Selasa (19/3/2019) malam.

Kasus ini tentu tidak berpengaruh terhadap elektabilitas Joko Widodo. Sebab, Rommy bukan calon presiden dalam Pilpres 2019. 

Baca: ILC tvOne Selasa (19/3), ICW Nilai Parpol Berada di Lingkaran Setan Korupsi Politik

Baca: ILC tvOne Selasa (19/3), Raja Dangdut Rhoma Irama Kenang Perjuangannya Bersama PPP

Baca: ILC tvOne Selasa (19/3), KPK Bantah Romahurmuziy Jadi Target Operasi Sebelumnya

"Dlihat yang nyalon apakah Jokowi atau Rommy. Yang nyalon Jokowi, ya yang dipilih Jokowi, bukan Rommy," katanya. 

Nusron menilai kasus yang menjerat Rommy juga merupakan pukulan untuk umat Islam. 

Sebab, PPP adalah satu diantara partai bernafaskan Islam. Kasus ini juga pukulan bagi Kementerian Agama. 

"Ini pukulan untuk parpol (PPP_red). Ini berbahaya karena dapat menciptakan defisit kepercayaan pada parpol itu," imbuhnya.

Tidak hanya itu, kasus Rommy ini menjadi pukulan bagi semua orang.

Baca: Terungkap di ILC tvOne Selasa (19/3), 60 Persen Pelaku Korupsi dari Sektor Politik

Baca: LIVE ILC tvOne Selasa (19/3), Jubir KPK Paparkan Secara Runut OTT Rommy

Baca: LIVE ILC tvOne Selasa (19/3), Karni Ilyas Sebut Korupsi Indonesia Stadium 4

Menurut dia, orang yang melakukan korupsi bukan hanya Rommy saja, namun bisa saja menimpa semua orang.

"Ini problem semua dan musuhnya bangsa Indonesia," tegasnya.  

Tindakan pidana korupsi, terang dia, terjadi lantaran disebabkan defisit moral bangsa.

Pemberangusan korupsi menjadi tugas dan peran semua masyarakat.

Mulai dari komitmen penjabat negara, masyarakat dan civil society.

Baca: LIVE ILC tvOne Selasa (19/3), Karni Ilyas Akui Sangat Terkejut OTT Jerat Rommy

Baca: Malam Ramah Tamah Borneo Forum Gapki Kalbar

Baca: Pendaftaran Kriya Marathon Sudah Ditutup, Kembali Buka Pada September

Kasus OTT Rommy menandakan KPK bukan kaki tangan Presiden Jokowi. 

"Ini membantah semua aksioma politik selama ini. KPK bebas dari intervensi Jokowi," ujar Nusron.

"Siapapun yang kena hukum maka dihukum. Tidak tajam ke sebelah apalagi disebut kriminalisasi," pungkasnya.

Baca: Alamat Lengkap Polres Mempawah, Lokasinya Berada di Tengah Kota

Baca: VIDEO: Istighosah dan Tabligh Akbar di Putussibau

Baca: KPK Sita Ratusan Juta Rupiah di Ruang Kerja Menteri Agama, Jokowi: Saya Enggak Mau Komentar

ILC dibuka lewat penampilan raja dangdut Indonesia Haji Rhoma Irama yang melantunkan lagu ciptaannya berjudul Indonesia.

ILC edisi kali ini menghadirkan Juru Bicara Tim Kampanye nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Nusron Wahid dan Razman Arif Nasution, Mantan Irjen Kementerian

Agama Republik Indonesia  M Yasin, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof DR Mahfud MD.

Kemudian, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, Mantan Wakil Menkumham RI Prof Deni Indrayana, Dewan Pengarah Badan

Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Fadli Zon, Mantan Poltisi PPP Ahmad Yani, Guru Besar UIN Malang Prof Mujiya Rahardjo dan Budayawan

Ridwan Saidi.

Dalam diskusi kali ini, Rocky Gerung kembali tidak dihadirkan. 

Baca: Ketua FPRK Minta Aparat Penegak Hukum Kawal Dugaan Kasus Korupsi Temuan Audit BPKP

Baca: Akses Sambas - Bengkayang Sempat Terputus, Sutarmidji Memastikan Saat Ini Sudah Normal

Baca: Tarif PSK Prostitusi Online di Hotel Berbintang, Mucikari Berstatus Mahasiswi Jajakan Gadis Belia

Karni Ilyas Sebut Korupsi Indonesia Stadium 4

Presiden ILC Karni Ilyas mengatakan isu jual beli jabatan tidak hanya berkembang di tingkat Kementerian atau wilayah saja.

Konon, isu jual beli jabatan juga terjadi di tingkat kabupaten. 

"Juga melanda pendidikan. Konon, jadi rektor pun ada harganya," ujarnya saat menyampaikan prolog diskusi. 

Menurut dia, jual beli jabatan tidak hanya terjadi pada posisi rektor. Untuk jadi Kepala Sekolah Dasar (SD) pun sekarang ada harganya.

Baca: TARIF Menggiurkan Gadis Pontianak Nikah dengan Pria Tiongkok dan Taiwan, 7 Gadis Hilang tanpa Kabar

Baca: KISAH Tragis Amoy Pontianak Kawin dengan Pria Taiwan Berujung Rumah Sakit Jiwa, Ava Nikah Usia 18

Baca: Hotman Paris Ungkap Dugaan Perkosaan Oleh Oknum Kepala Desa di Melawi, Korbannya Wanita Muda

"Kalau Kepala SD harus membayar untuk jadi Kepala SD, bisa dibayangkan siapa selanjutnya? Tentu anak didik kita," terangnya.

Kondisi itu memantik keprihatinan. Sebab, anak didik yang baru "menetas" dari balita sudah diajari bahwa negara ini ada korupsi. 

"Tepatlah apa yang dikatakan Prof Alatas di Malaysia pada tahun 1970. Beliau dari Universitas Malaysia atau Malaysian University," imbuh Karni Ilyas.

Dalam pernyataannya, kata Karni Ilyas, Prof Alatas menimpali bahwa Indonesia menjelang stadium keempat soal korupsi. 

Diksi itu bermakna bahwa ketika seorang koruptor menjadi korban korupsi dari orang lain atau atasannya.

Baca: Terlambat Laporkan Perkawinan, Denda Rp 300 Ribu

Baca: DJBC Kalbagbar Sebut Dermaga Tak Resmi Potensi Masuk Barang Haram

Baca: Pemprov Kalbar Aktifkan Posko Siaga Karhutla

"Sepertinya sekarang ini kita sudah memasuki era stadium keempat. Kalau tidak diamputasi, maka kita meninggal semua," tandasnya. (*)