Rakoor Ombudsman Kalbar dan Pemprov Kalbar Bahas Standar Pelayanan Publik

Rakoor Ombudsman Kalbar dan Pemprov Kalbar Bahas Standar Pelayanan Publik 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ombudsman Kalimantan Barat berikan pemahaman tentang Standar Pelayanan Publik kepada 255 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar dalam Rapat Koordinasi Standar Pelayanan Publik di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (28/2/2019).

Dalam kegiatan tersebut diikuti ASN dari beberapa instansi di lingkungan Pemprov Kalbar yakni 9 biro, 37 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan  68 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Rakoor dilakukan dalam rangka menindaklanjuti surat Gubernur Kalbar tanggal 18 Januari 2019 mengenai hasil penilaian Kepatuhan Pemprov Kalbar Tahun 2018 terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Pemprov Kalbar, Drs M Aminuddin, MSi yang mewakili Gubernur Kalbar.

Baca: Polres Sekadau Targetkan 6000 Peserta Pada Kegiatan Millenial Road Safety Festival

Baca: Seorang Oknum Dokter Bertugas di RS Singkawang Diciduk Petugas, Diduga Miliki Sabu

Dalam kegiatan tersebut, Aminudin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalbar untuk memenuhi standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Ini sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalbar," kata dia sesuai rilis yang diterima tribunpontianak.co.id, Jumat (1/3/2019). 

Atas hal tersebut, Aminudin menegaskan agar seluruh penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar memperhatikan dengan serius dalam memenuhi standar pelayanan publik agar di tahun 2019 memperoleh kepatuhan tinggi (zona Hijau).

Ia menambahkan dengan kegiatan ini harapannya Pemerintah Provinsi Kalbar dapat bersinergi dengan Ombudsman Kalbar dalam pemenuhan standar pelayanan publik.

"Sehingga kekurangan-kekurangan dalam penilaian sebelumnya dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan," pungkasnya.

Baca: Rekomendasi Munas NU, Ketum PBNU Said Aqil: Pemerintah Harus Upaya Keras Kendalikan Limbah Plastik

Baca: Dusun Tanjung Terima Bantuan Sembako dari YBM PLN Kalbar

Penilaian kepatuhan yang telah digagas Ombudsman RI sejak Tahun 2013 ini merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan Ombudsman.

Satu diantaranya, bertujuan untuk mendorong penyelenggara pelayanan publik mengimpelemtasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Penilaian ini dilakukan kepada Kementerian, lembaga, pemerintah pusat dan daerah.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Agus Priyadi menyampaikan bahwa penilaian kepatuhan dilakukan dengan pendekatan metode kuantitatif.

Teknik pengambilan sampel berupa cluster sampling dan mekanisme pengambilan data melalui Observasi yang dilakukan dengan mengamati ketampakan Fisik (Tangibles) disertai dengan bukti foto.

Baca: Komandan Kogasma Demokrat AHY Sampaikan Pidato Politik Malam Ini

Baca: Richard Muljadi Divonis 1,5 Tahun, Cucu Konglomerat Kartini Muljadi Terbukti Miliki Kokain

Penilaian tersebut dilakukan dalam secara serentak pada Mei-Juli pada tahun 2018 lalu.

"Hasil penilaian  kepatuhan diklasifikasikan dalam tiga zona yaitu kepatuhan rendah (zona merah),  kepatuhan sedang (zona kuning) dan kepatuhan tinggi (zona hijau)," ujarnya.

Terdapat 19 indikator dalam 9 variabel pada penilaian pemerintah daerah yang terdiri dari standar pelayanan publik, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana, fasilitas, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi misi motto pelayanan dan Atribut petugas.

Sepanjang tahun 2015-2018, Pemprov Kalbar berada di zona kuning. Hingga Tahun 2018, hanya tersisa 6 provinsi yang belum mencapai kepatuhan tinggi (zona hijau) yang salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Kalbar dan akan dinilai kembali di Tahun 2019. 

"Pada tahun 2018, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalbar telah menilai 10 Organisasi Perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dengan total  53 produk pelayanan dengan rincian Dinas Penanaman Modal dan PTSP (22 produk pelayanan) memperoleh zona hijau," paparnya.

Baca: Setelah Arab Saudi, Indonesia Jadi Negara Nomor Dua Pembuang Makanan Terbanyak

Baca: Cetak Gol dan Bawa Timnas U-22 Juara Piala AFF 2019, Sani Rizki Dapat Kenaikan Pangkat Polri

Untuk OPD peraih zona kuning, terang dia, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (5 produk pelayanan), Dinas Perindustrian Perdagangan (1 produk pelayanan), Dinas Sosial (3 produk pelayanan), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (4 produk pelayanan).

Sedangkan OPD yang berada di zona merah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (4 produk pelayanan),  Dinas Perhubungan (5 produk pelayanan), Dinas Kesehatan  (4 produk pelayanan),  Dinas Kelautan dan Perikanan (2 produk pelayanan) dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (3 produk pelayanan).

"Pada penilaian tersebut terdapat komponen (indikator) standar pelayanan publik yang masih sangat minim ketersediannya yakni informasi prosedur pengaduan, pejabat pengelola pengaduan, sarana kepuasan pelanggan  dan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus," jelas Agus.

Agus menekankan bahwa penilaian kepatuhan ini mengidentifikasi tingkat kepatuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi komponen standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomkor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Baca: Rangkaian Acara Puncak MRSF, Berikut Susunannya

Baca: Dua Mahasiswa Uji Materi Pasal Pindah Memilih ke MK, Ketua KPU Siap Jadi Pihak Terkait

Ia juga mengingatkan bahwa penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Hal itu sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Saya harap agar OPD yang masih masuk dalam zona kuning dan zona merah dapat mencontoh OPD yang telah memperoleh Kepatuhan Tinggi sebagai best practice," pintanya.

"Termasuk berkomiten untuk segera memperbaiki standar pelayanan publik sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sehingga di tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalbar dapat memproleh predikat kepatuhan tinggi (zona Hijau)," tukasnya. (*)