Polemik Sutarmidji & Para Pejabat Tinggi Kalbar, Dituding Berbohong Hingga Sebut Nak Cari Penyaket

Sutarmidji mengatakan meskipun RPJMD telah tersusun namun belum disahkan menjadi perda.

Kendati demikian pihaknya mengatakan akan bergerak cepat guna melakukan percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur di Kalbar.

"Tadi bersama seluruh pelaku jasa kontruksi, asosiasi kontruksi dan tenaga ahli kita undang untuk menyatukan persespi untuk percepatan pembangunan di Kalbar," ujarnya sesaat usai dialog publik kepada awak media. 

Ia menuturkan salah satunya percepatan yang akan dilakukan adalah mengenai pembangunan desa dari desa tertinggal menjadi desa mandiri.

Namun demikian ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa pemprov tidak bisa intervensi terhadap pemerintah di desa.

"Kalau Provinsi tak boleh intervensi ke desa kapan desa akan maju. Memangnya dengan ADD itu bisa maju? Nggak bisa, harus ada intervensi dari pemerintah pusat," ujarnya.

Kategori desa mandiri itu ada 50 indikator, 10 Indikator dibiayai oleh Dana Desa, 20 Indikator dibiayai oleh Kabupaten dan 20 indikator berada di Provinsi.

"Yang berat-berat itu serahkan ke provinsi supaya cepat menuju desa mandiri. Kita itu kasihan dengan masyarakat desanya," ujarnya.

"Saya ini mau masyarakat desa cepat merasakan pembangunan," ujarnya.

Sarana perpustakan akan dibangun, Rumah Bacanya, Posyandu, PAUDnya serta akses ke sekolahnya nyaman.

Hal itu yang akan dilakukan Provinsi pada pemerintah desa. 

2. Sindir Politisi PDIP, Sutarmidji: Nak Carek Penyaket

Hubungan antara legislatif dengan eksekutif di Kalimantan Barat memasuki tahap baru.

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang kini memiliki kursi terbanyak di DPRD Kalbar mengkritik Gubernur Sutarmidji. 

Kritikan tersebut terkait pokok pikiran (pokir) dewan yang menurut Politisi PDIP tidak diakomodir Sutarmidji.