Polemik Sutarmidji & Para Pejabat Tinggi Kalbar, Dituding Berbohong Hingga Sebut Nak Cari Penyaket

Selaku Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Martinus Sudarno meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar memasukkan pokok-pokok pikiran DPRD Kalbar yang sudah dibuat sebelum pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar 2018-2023 Sutarmidji-Ria Norsan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.

“Kami mengusulkan Pemprov Kalbar mengakomodir pokok-pokok pikiran dewan ke dalam APBD 2019. Kami melihat pokok-pokok pikiran tidak ada di situ,” ungkapnya saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar di Aula Balairungsari Gedung DPRD Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1, Kota Pontianak, Rabu (16/1/2019) siang.

Baca: 434 Postingan Vanessa Angel di Instagram Jadi Sorotan, Suka Pamer Foto Seksi Sambil Berendam

Baca: Video Panas Vanessa Angel Tersebar ke Netizen, Jumlahnya Banyak Hingga Durasi Sampai 1 Menit

Baca: Amien Rais Sebut Maruf Amin Tak Menonjol, Prabowo Subianto Santun, Jokowi Keluar Topik

Baca: Dikritik Karena Umbar Informasi Pemerintahan Via Medsos, Gubernur Sutarmidji Jelaskan Maksudnya

Baca: Amien Rais Sebut Maruf Amin Tak Menonjol, Prabowo Subianto Santun, Jokowi Keluar Topik

Tidak masuknya pokok-pokok pikiran DPRD Kalbar dalam APBD 2019, kata Martinus, jadi penyebab Fraksi PDIP tidak hadir saat pengesahan APBD Tahun 2019 beberapa waktu lalu.

“Karena ada hal-hal yang belum tuntas dibicarakan sampai sekarang kita masih dapat imbasnya. Pokok-pokok pikiran itu sah dan ada landasan hukumnya yaitu Mendagri. Kami bukan mengada-ada,” terangnya.

Martinus Sudarno bahkan menilai Gubernur Kalbar tidak bijak lantaran memotong hak-hak anggota DPRD Kalbar dengan tidak mengakomodir pokok-pokok pikiran dari DPRD yang telah diusulkan.

Gubernur Sutarmidji angkat bicara terkait tudingan dari politisi PDI Perjuangan itu. 

Menurutnya sebagai anggota dewan dan memberikan statemen harusnya menyiapkan data terlebih dahulu.

"Sekarang saya mau tanyak pokir (Pokok Pikiran) mana yang tidak diakomodir, hibah yang mana yang tidak diakomodir. Untuk hibah jika syarat tak lengkap dan diajukan berulang tentu akan kita tolak," kata Sutarmidji, Kamis (17/1/2019)

Ia mengatakan soal dana hibah sekarang ini ada surat dari KPK RI yang meminta kepala daerah untuk hati-hati dalam pengelolaannya.

"Kalau misalkan ada yang tak percaya, setuju ndak pokir-pokir semua itu saya muat di koran. Mau sepuluh halaman di koran akan saya bukak semue. Ini usulan si A, si B, si C sampai dengan 65 anggota dewan. Mau ndak," ujarnya.

Menurut Midji, hal tersebut agar supaya semua dapat melihat dengan jelas.

Sehingga tidak ada dusta di antara kita.

"Saya tidak ada satupun kepentingan apapun. Nanti juga akan kita umumkan. Semua proposal yang masuk ke kita, kita bahas. Tapi kalau cuma pakai omongan siape yang nak masokannye, nak carek penyaket," ujarnya.

Dirinya memastikan tidak satupun pokok pikiran dewan yang dilewatkan.

Tidak ada satu rupiah pun Pokir Dewan yang tidak kami perhatikan.