RSUD Kabupaten Sambas Targetkan Akreditasi Nilai Baik

Laporan Wartawan Tribun Pontianak M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS,- Sejak Selasa lalu Tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) berjumlah empat orang telah berada di Kabupaten Sambas.

Tim tersebut, selama empat hari terhitung sejak hari Selasa akan melaksanakan penilaian terhadap Rumah Sakit Umum (RSUD) Sambas.

Yang mana hasilnya, akan menentukan RS milik pemerintah Kabupaten Sambas tersebut apakah layak atau tidak mendapatkan Akreditasi versi 2012.

Baca: Norsan Harapkan Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Sambas dan Kalbar Menurun

Baca: Subhan Noviar Inisiasi Reuni Relawan Midji Norsan dan Serap Aspirasi di Sambas

Ditemui sore tadi, Direktur RSUD Sambas dr Ganjar Eko Prabowo mengatakan, saat ini tim KARS masih melakukan penilaian, untuk akreditasi RSUD Kabupaten Sambas.

Dalam Akreditasi tersebut, dr Ganjar mengatakan akan ada sejumlah penilaian yang harus di lalui, diantaranya adalah Manajemen RSUD, Keperawatan, dan medis 1 dan medis 2. Yang masing-masing terbagi menjadi enam sub penilaian.

“Dari 16 Pokja ini, ada sektiar 1500-an elemen yang dinilai Tim Kars,” ujarnya, Kamis (13/12/2018).

Ia menjelaskan, penilaian akreditasi tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan tim pada April 2018 lalu.

Dan itu sudah menjadi komitmen dari RSUD Kabupaten Sambas untuk dilaksanakan pada tahun ini.

“Prosesnya sudah berlangusng dari April kemarin. Karena kami berkomitmen tahun ini RSUD Sambas harus terakreditasi. Maka diwaktu mepet ini, kami siap dinilai oleh tim Akreditasi yang merupakan lembaga independen yang khusus menilai dan mensurvei Rumah Sakit,” sambungnya.

Akreditasi Rumah Sakit baik itu milik pemerintah maupun swasta tersebut bukan tanpa alasan, menurutnya setiap Rumah Sakit di 2019 mendatang harus mendapatkan akreditasi.

Pasalnya, selain diatur dalam UU tentang RS, BPJS juga sudah memberikan peringatan, RS harus sudah terakreditasi pada 2019. Karena kalau tidak terakreditasi maka kerjasama antara Rumah Sakit dan BPJS bisa diputus.

“Awalnya memang selain memenuhi UU, juga adanya ketentuan dari BPJS. Dan itu berlaku secara nasional, meski sampai saat ini masih ada sekitar 40 persen RS di Indonesia yang belum juga terakreditasi. Tapi kami di RSUD Sambas, sudah memiliki komitmen, dimana RS harus terakreditasi,” tegasnya.

Direktur RSUD itu menjelaska, nantinya juga akan ada keuntungan tersendiri yang akan dirasakan oleb masyarakat, jika RS yang ada terakreditasi.

Misalnya saja, yang dulunya belum memiliki kualitas standar, maka setelah akreditasi sudah memiliki standar.

Sehingga mutu serta kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi jaminannya.

“Keuntungan, di RS yang tadinya belum terstandar, setelah diakreditasi ya ada standarnya. Sehingga mutu, kualitas juga meningkat," tukasnya.

"Dengan adanya peningkatan tersebut, otomatis layanan akan semakin baik, dampaknya juga  akan menjadi RS pilihan dari masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Dan biasanya, kalau warga tahu, untuk mencari fasilitas pelayanan kesehatan, mereka akan memilih RS yang sudah terakreditasi,” katanya.

Untuk diketahui, RSUD Kabupaten Sambas memang baru pertama kalinya melakukan akreditasi, oleh karenanya, Ganjar berharap dari penilaian yang dilakukan oleh tim Akreditasi nantinya bisa mendapatkan nilai yang baik.

Ia pun menargetkan RSUD Sambas mendapatkan nilai sempurna dalam penilaian akreditasi kali ini.

“Terutama untuk penilaian yang sifatnya wajib, peningkatan mutu RS dan pencegahan infeksi RS harus lulus. Kemudian pokja lainnya juga lulus, sehingga akreditasi bisa didapat," ujarnya.

"Kalau tidak lulus, harus mengulang di tahun depan, tapi mudah-mudahan, melalui usaha kami dan dukungan Bupati Sambas sebagai pemilik RS, RSUD Sambas bisa menyandang nilai paripurna atau bintang lima,” tuturnya.