Pro-Kontra DPRD Kalbar Pada Wacana Pembangunan 12 Lantai Gedung RSUD dr Soedarso Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Wacana Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji untuk merenovasi ulang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedarso Pontianak melalui pembangunan fisik gedung berlantai 12 dengan fasilitas lengkap dan pelayanan memadai pada tahun 2019 mendatang masih menjadi pro dan kontra anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat.

Anggota Komisi V DPRD Kalbar Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Mustaan menegaskan dirinya mendukung penuh pembangunan fisik gedung RSUD dr Soedarso Pontianak menjadi 12 lantai.

Baca: Tinjau RSUD dr Soedarso, Simak Harapan Irjen Kemenkes RI dan Gubernur Kalbar

Baca: Dorong Sutarmidji Sudahi Polemik dengan Sekda, Suriansyah: Ada Usulan untuk Interpelasi Gubernur

Menurut dia, kesehatan menjadi tolak ukur perkembangan suatu daerah. Terlebih masalah kualitas kesehatan masih jadi problem di Kalbar.

“Pembangunan gedung RSUD dr Soedarso sebagai pilot project Pak Gubernur Kalbar Sutarmidji tetap harus kita dukung. Apapun kebijakan pemerintah yang pro rakyat, PKPI akan mendukung,” ungkapnya saat diwawancarai Tribun Pontianak di Kantor Sekretariat DPD PKPI Kalbar, Jalan Purnama, Kota Pontianak, Jumat (12/10/2018) sore.

Kendati demikian, ia menimpali jika kebijakan yang diambil tidak pro rakyat, maka PKPI tidak segan-segan menolaknya dengan dengan cara yang baik.

Ketua DPD PKPI Kalbar ini juga meyakini bahwa sebelum melontarkan wacana itu, tentunya sudah memikirkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan RSUD dr Soedarso Pontianak

“Selain pembangunan fisik, tentu Pak Sutarmijdi sudah memikirkan fasilitas-fasilitas peralatannya untuk menopang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yakni tenaga medis,” terangnya.

Ia menimpali DPRD punya fungsi sebagai pengawasan. Masyarakat diminta untuk tidak sungkan melapor jika ada hal bersifat teknis yang meenjadi hambatan.

“Silahkan menyampaikan kepada wakil rakyat di semua tingkatan, karena memang semuanya harus balance dan menjadi penyeimbang. Kalau kami selaku legislatif selalu berusaha bagaimana menjadi penyeimbang bagi masyarakat,” katanya.

Mustaan mengakui adanya perbedaan pandangan dari anggota maupun fraksi legislatif merupakan hal lumrah. Ia memberikan tanggapan positif jika ada legislator yang fokus menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat daerah.

“Itu sama bagusnya. Jika pelayanan rumah sakit di daerah kita tingkatkan, lalu di tingkat provinsi juga bisa meningkatkan fasilitasnya,” imbuhnya.

Ia menambahkan saat ini masyarakat tinggal menunggu keahlian Sutarmidji dalam hal menggaet dana sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, realisasi bangunan RSUD dr Soedarso berlantai 12 bisa terwujud segera dengan bantuan dana pusat.

“Ini menyangkut kepiawaian kepala daerah untuk bagaimana caranya mendatangkan dana lebih besar dari pusat ke Kalbar, terutama dalam hal fasiitas kesehatan,” timpalnya.

Mustaan meyakini nantinya peningkatan pembangunan infrastruktur dan penambahan fasilitas RSUD dr Soedarso Pontianak akan berimplikasi terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang semakin baik. Ketersediana peralatan medis lengkap dan canggih misalnya, tentu membantu pelayanan kesehatan masyarakat agar tidak selalu berobat ke luar Kalbar atau luar negeri.