Sutarmidji Kaget, Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Rp 220 Miliar

Masyarakat itu harus tahu anggaran yang dialokasikan itu untuk apa, jangan sampai disimpangkan

Sutarmidji Kaget, Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Rp 220 Miliar
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Gubernur Kalimantan Barat terpilih 2018-2023 Sutarmidji saat diwawancarai awak media usai acara penyambutan di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (6/8/2018) siang. Midji berjanji komitmenn menuntaskan janji-janji kampanye dan menegaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat akan dipergunakan untuk masyarakat secara adil dan merata. 

"Bahkan kemungkinan APBD 2019 susah menanggung beban utang dan saya tak mau itu," ucapnya.

Midji tegaskan jika pihak Pemprov Kalbar mengabaikan surat dari Kemendagri terkait penyusunan KUA PPAS.

"Memang ada mau nemuin saya tentang petunjuk perubahan tapi RAPBD Perubahannya sudah jadi, bahkan RKA 2019 juga sudah. Alhamdulillah pelantikan dipercepat sehingga saya terhindar dari hal-hal yang menghambat dan semua ini karena adanya niat yang tidak mendukung dari Sekda sebagai Ketua TAPD," jelasnya.

Baca: Genjot Jumlah Wisatawan Kunjungi Sambas, Ini Yang Akan Dilakukan Dinas Parpora

Selain itu, Midji sampaikan ia sangat kaget dengan anggaran-anggaran yang disusun oleh tim keuangan provinsi dan terutama terkait biaya perjalanan dinas pegawai yang mencapai Rp220 miliar dan ia pastikan pos anggaran itu akan dirasionalisasikan.

"Saya contohkan pos anggaran perjalanan dinas pegawai yang mencapai Rp220 miliar dan itukan sangat luar biasa sekali besarnya," ucap Midji.

Selian itu Midji juga sampaikan terkejut dengan jumlah kendaraan dinas milik Pemprov yang mencapai 1216 unit. Hal-hal semacam ini menurutnya masyarakat harus mengetahui.

"Saya pangkas separoh perjalanan dinas dan separoh biaya mobil dinas dan anggarannya dialokasikan untuk pendidikan gratis untuk sekolah negeri hingga SMA/SMK. Pengurangan dua komponen itu saja bisa hemat Rp 100 miliar lebih,"ujarnya.

Dengan penghematan yang dilakukan di dua pos anggaran itu saja, sudah memadai untuk pendidikan gratis di sekolah negeri.

"Anak yang masuk kelompok miskin yang sekolah di swasta akan kita diupayakan diberi bea siswa yang menyesuaikan keuangan negara," tambahnya.

Ia tegaskan masih banyak pos anggaran yang harus dirasionalisasikan dan dilakukan efisiensi sehingga APBD Kalbar benar-benar bermanfaat dan dapat menyejahterakan masyarakat.

Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved