Sutarmidji Kaget, Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Rp 220 Miliar
Masyarakat itu harus tahu anggaran yang dialokasikan itu untuk apa, jangan sampai disimpangkan
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalbar Sutarmidji dan Wakilnya Ria Norsan baru saja dilantik pertanggal 5 September 2018 lalu dan kini sudah mulai menunjukan gebraka-gebrakan baru untuk membawa perubahan dan kemajuan di Kalbar.
Midji berjanji akan membukan secara blak-blakan transparansi anggaran sehingga masyarakat mengetahui dan dapat berperan aktif dalam mengontrol pembangunan yang dilakukan.
"Masyarakat itu harus tahu anggaran yang dialokasikan itu untuk apa, jangan sampai disimpangkan lalu masyarakat tidak menikmati pembangunannya," ucap Sutarmidji, Minggu (16/9/2018).
Untuk membangun Kalbar yang maju, Midji akan merasioanalisasikan pos-pos anggaran yang dianggap tak berpihak pada kepentingan masyarakat dan tak berpihak untuk kemajuan.
Baca: Yusniarsyah Hadiri Saprahan Seperantauan di Kediaman OSO di Jakarta
Oleh karena itulah ia bersyukur dilakukan pelantikan lebih cepat dari jadwal semula, apabila pelantikan tak dilakukan, Rabu (5/9/2018) lalu, ia tak akan bisa mengetahui bahwa sebagian besar dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kalbar tak mengakomodir dari visi-misi Midji-Norsan.
"Dalam penyusunan APBD bahkan KUA PPAS tidak ada konsultasi dengan saya," ucap Midji menjelaskan pada Tribun Pontianak.
Bahkan setelah ia mempelajari RKA 2019, ada bagian yang gerak Midji selaku Gubernur Kalbar dikunci agar tak merobah program yang tak sesuai dengan visi-misi mereka.
Baca: Sambut World Cleanup Day, Dinas dan Komunitas Gelar Aksi Bersih- bersih di Mempawah
"Bahkan ada Kabid di Bappeda, saya baru bisa intervensi di tahun 2020 nanti. Ini kerjaan gila, saya disuruh kerja untuk program yang tidak sesuai dengn visi misi kami," ungkapnya.
Tak hanya itu, Midji-Norsan juga telah dititiskan beban utang dari masa sebelumnya, namun dengan jeli Midji tegaskan ia tak mau melakukannya.
"Bahkan kemungkinan APBD 2019 susah menanggung beban utang dan saya tak mau itu," ucapnya.
Midji tegaskan jika pihak Pemprov Kalbar mengabaikan surat dari Kemendagri terkait penyusunan KUA PPAS.
"Memang ada mau nemuin saya tentang petunjuk perubahan tapi RAPBD Perubahannya sudah jadi, bahkan RKA 2019 juga sudah. Alhamdulillah pelantikan dipercepat sehingga saya terhindar dari hal-hal yang menghambat dan semua ini karena adanya niat yang tidak mendukung dari Sekda sebagai Ketua TAPD," jelasnya.
Baca: Genjot Jumlah Wisatawan Kunjungi Sambas, Ini Yang Akan Dilakukan Dinas Parpora
Selain itu, Midji sampaikan ia sangat kaget dengan anggaran-anggaran yang disusun oleh tim keuangan provinsi dan terutama terkait biaya perjalanan dinas pegawai yang mencapai Rp220 miliar dan ia pastikan pos anggaran itu akan dirasionalisasikan.
"Saya contohkan pos anggaran perjalanan dinas pegawai yang mencapai Rp220 miliar dan itukan sangat luar biasa sekali besarnya," ucap Midji.
Selian itu Midji juga sampaikan terkejut dengan jumlah kendaraan dinas milik Pemprov yang mencapai 1216 unit. Hal-hal semacam ini menurutnya masyarakat harus mengetahui.
"Saya pangkas separoh perjalanan dinas dan separoh biaya mobil dinas dan anggarannya dialokasikan untuk pendidikan gratis untuk sekolah negeri hingga SMA/SMK. Pengurangan dua komponen itu saja bisa hemat Rp 100 miliar lebih,"ujarnya.
Dengan penghematan yang dilakukan di dua pos anggaran itu saja, sudah memadai untuk pendidikan gratis di sekolah negeri.
"Anak yang masuk kelompok miskin yang sekolah di swasta akan kita diupayakan diberi bea siswa yang menyesuaikan keuangan negara," tambahnya.
Ia tegaskan masih banyak pos anggaran yang harus dirasionalisasikan dan dilakukan efisiensi sehingga APBD Kalbar benar-benar bermanfaat dan dapat menyejahterakan masyarakat.
