Sutarmidji Kaget, Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Rp 220 Miliar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalbar Sutarmidji dan Wakilnya Ria Norsan baru saja dilantik pertanggal 5 September 2018 lalu dan kini sudah mulai menunjukan gebraka-gebrakan baru untuk membawa perubahan dan kemajuan di Kalbar.

Midji berjanji akan membukan secara blak-blakan transparansi anggaran sehingga masyarakat mengetahui dan dapat berperan aktif dalam mengontrol pembangunan yang dilakukan.

"Masyarakat itu harus tahu anggaran yang dialokasikan itu untuk apa, jangan sampai disimpangkan lalu masyarakat tidak menikmati pembangunannya," ucap Sutarmidji, Minggu (16/9/2018).

Untuk membangun Kalbar yang maju, Midji akan merasioanalisasikan pos-pos anggaran yang dianggap tak berpihak pada kepentingan masyarakat dan tak berpihak untuk kemajuan.

Baca: Yusniarsyah Hadiri Saprahan Seperantauan di Kediaman OSO di Jakarta

Oleh karena itulah ia bersyukur dilakukan pelantikan lebih cepat dari jadwal semula, apabila pelantikan tak dilakukan, Rabu (5/9/2018) lalu, ia tak akan bisa mengetahui bahwa sebagian besar dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kalbar tak mengakomodir dari visi-misi Midji-Norsan.

"Dalam penyusunan APBD bahkan KUA PPAS tidak ada konsultasi dengan saya," ucap Midji menjelaskan pada Tribun Pontianak.

Bahkan setelah ia mempelajari RKA 2019, ada bagian yang gerak Midji selaku Gubernur Kalbar dikunci agar tak merobah program yang tak sesuai dengan visi-misi mereka.

Baca: Sambut World Cleanup Day, Dinas dan Komunitas Gelar Aksi Bersih- bersih di Mempawah

"Bahkan ada Kabid di Bappeda, saya baru bisa intervensi di tahun 2020 nanti. Ini kerjaan gila, saya disuruh kerja untuk program yang tidak sesuai dengn visi misi kami," ungkapnya.

Tak hanya itu, Midji-Norsan juga telah dititiskan beban utang dari masa sebelumnya, namun dengan jeli Midji tegaskan ia tak mau melakukannya.

"Bahkan kemungkinan APBD 2019 susah menanggung beban utang dan saya tak mau itu," ucapnya.

Midji tegaskan jika pihak Pemprov Kalbar mengabaikan surat dari Kemendagri terkait penyusunan KUA PPAS.

"Memang ada mau nemuin saya tentang petunjuk perubahan tapi RAPBD Perubahannya sudah jadi, bahkan RKA 2019 juga sudah. Alhamdulillah pelantikan dipercepat sehingga saya terhindar dari hal-hal yang menghambat dan semua ini karena adanya niat yang tidak mendukung dari Sekda sebagai Ketua TAPD," jelasnya.

Baca: Genjot Jumlah Wisatawan Kunjungi Sambas, Ini Yang Akan Dilakukan Dinas Parpora

Selain itu, Midji sampaikan ia sangat kaget dengan anggaran-anggaran yang disusun oleh tim keuangan provinsi dan terutama terkait biaya perjalanan dinas pegawai yang mencapai Rp220 miliar dan ia pastikan pos anggaran itu akan dirasionalisasikan.

"Saya contohkan pos anggaran perjalanan dinas pegawai yang mencapai Rp220 miliar dan itukan sangat luar biasa sekali besarnya," ucap Midji.