Breaking News:

Pilkada Mempawah

Di Atas Kertas, Erlina - Muhammad Pagi Tak Tergugat

Seluruh pihak yang hadir pada Rapat Pleno rekapitulasi ini setuju dengan hasil yang ada pada tiap kecamatan

Penulis: Ferryanto | Editor: Dhita Mutiasari
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FERRYANTO
Foto bersama KPU bersama Panwaslu, dan saksi. Kamis (05/07/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ferryanto

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH- KPU Kabupaten Mempawah pda hari ini telah selesai menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar serta Bupati dan Waki Bupati Mempawah tahun 2018.

Rekapitulasi ini berjalan lancar dan tanpa kendala dan tanpa di warnai hujan Intruksi dari pihak lain.

Baca: Rincian Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati Mempawah

Baca: Karol - Gidot Unggul di 2 dari 9 Kecamatan di Mempawah, Berikut Rinciannya

Baca: Pleno KPU, Erlina dan Muhammad Mantap Jadi Bupati dan Wakil Bupati Mempawah

Seluruh pihak yang hadir pada Rapat Pleno rekapitulasi ini setuju dengan hasil yang ada pada tiap kecamatan.

Pada tahap pertama pihak KPU melaksanakan penghitungan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil GUbernur Kalimantan Barat, setelah itu di lanjutkan dengan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah.

Ketua KPU Mempawah Kusnandi mengatakan bahwa setalah tahapan ini pihaknya akan segera melaksanakan penetapan calon terpilih, setelah itu pihaknya akan segera melakukan pelantikan calon bupati dan wakil bupati.

iapun kembali mempersilahkan bila ada pihak - pihak yang keberatan akan hasil pleno ini, untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, yakni 3 hari sejak penetapan hasil rekapitulasi ini.

"bila mana ada gugatan, berarti kita akan mundurkan penetapan calon yang ada, sampai menunggu ingkrah dari Mahkamah Konstitusi,"paparnya.

Menurut undang - undang nomor 10 tahun 2016, terkait pengajuan gugatan sebuah sengketa pemilu di mahkamah Konstitusi, sebuah gugatan sengketa pemilu dapat di kabulkan dilakukan bilamana atara penggugat dan tergugat memiliki selisih minimal suara berkisar 1,5 %.

"Iya, menurut undang - undang nomor 10 tahun 2016 memang ada yang mengatur seperti itu,"tegas Kusnandi.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved