Ini Seruan PGIW Kalbar untuk Pilkada Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua PGIW Kalbar Pdt. Paulus Ajong, M. Th mengatakan Rakyat, Wilayah dan Pemerintah adalah syarat utama sebuah negara.

Rakyat dan wilayah bersifat tetap, sedangkan Pemerintah berubah-ubah, berganti -ganti.

Hal tersebut merupakan konsekuensi dari negara yang menganut sistem demokrasi.

"Pilkada merupakan sarana yang sah menurut Undang-undang untuk memilih calon pemimpin daerah atau negara, " ujarnya.

Karenanya, perhelatan politik dominan ibarat mesin diesel, semakin lama, semakin panas. Karena semua kontestan akan all out untuk memenangkan pertarungan.

Baca: Buka Puasa Bersama, DPW PSI Kalbar Berbagi Kepedulian dan Kepekaan pada Masyarakat

Oleh karena itu, PGIW Kalbar menyerukan agar Penyelenggara Pemilu: KPU, Bawaslu, dapat menyelenggarakan proses demokrasi ini dengan profesional (diantaranya persoalan DPT) dan tidak berpihak.

"Para kontestan, parpol dan pendukung junjung tinggi politik yang santun dan bermartabat dengan menghindari praktek politik tanpa etika yang cenderung menghalalkan segala cara, termasuk penggunaan media sosial : dengan ujaran kebencian, isu SARA, berita hoax," ujarnya.

Terjaminnya proses penentuan pilihan oleh pemilih terhadap kontestan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil, tanpa adanya intimidasi dan persekusi.

"Hindari penggunaan isu/sentimen agama sebagai cara dan sarana memperoleh suara atau dukungan. Hindari penggunaan tempat ibadah/mimbar agama untuk menggalang dukungan politik," ujarnya.

Kita berharap semua pihak baik secara pribadi maupun parpol dan para pendukungnya agar tidak menggunakan isu/sentimen agama dalam Pilkada 2018, karena selain bisa menciderai semangat demokrasi, juga bisa menimbulkan disharmonisasi dalam kebersamaan sebagai warga bangsa.

Baca: Ramadan, Polsek Kuala Behe Bagi Takjil untuk Masyarakat dan Pengendara

"harapan kita Pilkada dapat berjalan aman dan damai. Yang kalah berjiwa besar untuk legowo, yang menang harus amanah dan menjadi pemimpin bagi semua warga di wilayahnya," ujarnya.

Menurutnya Hanya dengan itu kohesi sosial dalam masyarakat majemuk tetap terjaga.

" Mari kita bersama aparat keamanan (Polisi dan TNI) dan semua lapisan masyarakat dalam berdemokrasi tetap menjaga iklim yang sejuk dan kondusif untuk kebahagiaan dan kedamaian kita bersama, sesuai ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, demi keutuhan NKRI," ujarnya.