Kolam Ikan Rakyat di Ketapang Harus Direncanakan Sebaik Mungkin

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Bupati Ketapang, Martin Rantan mengungkapkan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Ketapang ini banyak membuat kolam ikan rakyat.

Khususnya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Ketapang 2012 ketika ia Anggota DPRD Ketapang.

“Kalau tidak salah ada Rp 8 miliar teranggarkan di bidang perikanan budidaya semua untuk membuat kolam rakyat di Ketapang ini. di kampung-kampung dan di kota ini banyak kolam rakyat,” kata Bupati di Ketapang belum lama ini.

(Baca: Kasus Dugaan DBD Selalu Menjadi Ancaman, Kecamatan Sungai Raya Paling Berpotensi )

“Tapi coba kita ke pasar baik di pasar-pasar desa maupun di kota saat ini. Coba dilihat berapa persen ikan yang dijual di pasar itu hasil perikanan budidaya masyarakat, tidak ada,” lanjutnya.

Sebab itu ia berharap di setiap kecamatan Ketapang punya unit perkolaman rakyat yang dikelola pemerintah.

“Sehingga di situ ada tempat pembenihan ikan. Jadi nanti unit ini bisa menjual bibit ikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

(Baca: Revitalisasi Sistem Drainase Akan Dilakukan di Tiga Titik Ini )

“Kalau untungnya Rp 100 saja perekor tentu sudah bagus. Kalau hingga berapa ribu ekor dalam satu bulan tentu sudah sangat lumayan hasilnya. Tapi hal penting adalah masyarakat bisa mendapatkan bibit untuk mengembangkan kolam ikannya,” jelasnya.

(Baca: Penambang Batu Tewas, Pemkab Segera Lakukan Sosialisasi )

“Sehingga kolam ikan masyarakat itu bukan hanya untuk menghilangkan stres. Tapi harus bisa menambah perekonomian hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi unit di kecamatan itu harus lengkap,” lanjutnya.  

Kemudian para penyuluh perikanan tak harus sarjana perikanan. Tapi harus dididik dahulu dengan diberikan peningkatan kapasitas agar ahli dibidang perikanan.

“Misalnya mengawinkan ikan bagaimana caranya, mereka harus tahu,” ucapnya.

“Jadi terkait kolam ikan rakyat ini harus direncanakan benar-benar. Sehingga 2019 mendatang kita tak terbebani membuat kolam ikan rakyat lagi. Tapi kolam yang sudah ada dikembangkan untuk meningatkan perekonomian masyarakat,” tambahnya.

Bupati menegaskan budidaya perikanan ini sangat penting beda dengan tangkap seperti di sungai.

“Lantaran budidaya ini seperti ikan terbaharukan atau ada siklusnya,” ujarnya. 

Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Ketapang, Markus memaparkan berdasarkan data kolam ikan kelompok masyarakat yang dimiliki pihaknya hanya sejak 2014.

“Lantaran pak Kepala Dinas ini baru dan saya juga baru tugas di Dinas ini masuk pada 2014,” kata kepada awak media di Ketapang, Rabu (22/11).  

Ia menjelaskan sedangkan pada 2017 karena kita terbentur Pruran Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Serta Peraturan Bupaati (Perbub) nomor 16 tahun 2016.

Sehingga hibah berdasarkan hasil pada dinas terkait lain maka pihaknya kena imbas.

Khususnya bagaimana mengenai mekanisme hibah setelah Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) melayangkan surat ke Bupati Ketapang.

Sehingga kita tak bisa mengerjakan dana hibah pada 2017.

“Jadi data bantuan kolam yang kita punya yakni pada 2014 ada 776 kelompok. Kemudian 2015 ada 24 kelompok dan 2016 ada 39 kelompok sedangkan 2017 tidak ada. Lantaran pada 2017 kita kosong tak ada dana hibah yang terlaksana,” katanya.

Ia menjelaskan Setelah dibangun kolam tentu ada peningkatan.

“Maksudnya kolam berpotensi kita tingkatkan. Misalnya awal hanya berupa galian kemudian ditingkatkan dengan memasang sevil. Sehingga bentuk kolam menjadi lebih bagus,” ungkapnya.

“Serta menjadi lebih tahan lama demi untuk pengembangannya. Setelah itu kita ada program peningkatan lagi yakni membangunkan rumah tunggu untuk kolam itu. Pada 2014 ada kita bangunkan 10, 2015 ada delapan dan 2016 ada enam,” tambahnya.  

Menurutnya di antara 839 kolam itu diambil sampel beberapa di sejumlah kecamatan.

Di antaranya Sandai, Simpang Hulu, Simpang Dua, Air Upas.

“Beberapa kolam di kecamatan ini sudah berpotensi menghasilkan atau memproduksi ikan,” jelasanya.

Ia menambahkan terhadap kelompok apalagi yang berpotensi ini diberikan pelatihan.

Misalnya pelatihan untuk membibitkan atau mengawinkan ikan. Sehingga kedepan terhadap kolam yang berpotensi terus dilanjutkan pembinaanya.

“Tujuan kita untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan khususnya pada kelompok itu. Sedangkan pada kolam yang tak berpotensi maka kita biarkan,” tegasnya.