Memaknai Ajakan Meninggalkan Ladang

Selama duduk bersama secara objektif untuk melihat secara komperhensif akar persoalan lingkungan hidup dalam relasinya dengan keberlanjutan kegiatan ladang gilir balik itu belum dilakukan, maka ajakan untuk meninggalkan ladang tidak lebih hanya pernyataan politis yang justeru mengingkari karakteristik yang pernah ada di komunitas Masyarakat Adat.

Ajakan dimaksud justru terkesan kontraproduktif dengan realitas kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal, khususnya komunitas Masyarakat Adat untuk meneruskan “warisan” leluhurnya.

Membuka lahan sawah sesuai peruntukannya dengan memastikan semangat keberpihakan, penghormatan dan keberlanjutan akses komunitas terhadap sumber kehidupannya penting.

Namun tanpa harus diikuti dengan meminta (mereka) meninggalkan kegiatan berladang gilir balik. Pada situasi ini pula, komunitas khususnya peladang gilir balik ditantang untuk memastikan kearifannya dalam mengelola sumberdaya alam masih tetap terjaga.

Ajakan untuk meninggalkan ladang yang disampaikan Gubernur tentu serius. Namun, keberpihakan pada keberadaan peladang dan memastikan akses komunitas terhadap hutan, tanah, air berikut sumber-sumber kehidupan lainnya sedianya tidak kian “diperparah” dengan kebijakan maupun ajakan-ajakan yang tidak perlu. Semoga saja ajakan untuk meninggalkan ladang hanya celoteh Bpk. Cornelis, Gubernur Kalimantan Barat belaka.

Penulis aktif di WALHI Kalimantan Barat. Peminat isu lingkungan hidup, Masyarakat Adat, Sosial budaya, Demokrasi, Perdamaian dan Hak Asasi Manusia.