Kebijakan Harus Berbasis Bukti, Kemenkum Kalbar Perkuat Analis Kebijakan Lewat Policy Talks Perdana

Ringkasan Berita:

• Peran strategis Kanwil Kemenkum Kalbar dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan serta pembentukan regulasi daerah yang berbasis data dan analisis.
• Kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kualitas analisis yang mendasarinya dibangun melalui berpikir kritis, data yang kuat, dan objektivitas dalam menghadapi dinamika kebijakan yang semakin kompleks.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menyelenggarakan Forum Komunikasi Kebijakan melalui Policy Talks dengan tema "Pengantar Analis Kebijakan", di Aula Soepomo Kanwil Kemenkum Kalbar secara hybrid. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris BSK Hukum Pusat beserta jajaran, Kanwil Kemenkum seluruh Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, Rabu, (22/4).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, membuka kegiatan dengan menegaskan bahwa kebijakan publik mencakup ruang lingkup yang luas dari aspek makro hingga teknis operasional  sehingga membutuhkan pemahaman komprehensif dan pendekatan evidence-based policy dalam setiap tahapan perumusan dan implementasinya.

Ia juga menekankan peran strategis Kanwil Kemenkum Kalbar dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan serta pembentukan regulasi daerah yang berbasis data dan analisis.

Dua narasumber terkemuka mengisi sesi materi.

Ira Patriani, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura, memaparkan bahwa kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kualitas analisis yang mendasarinya dibangun melalui berpikir kritis, data yang kuat, dan objektivitas dalam menghadapi dinamika kebijakan yang semakin kompleks. 

Ia menguraikan siklus kebijakan secara komprehensif, mulai dari agenda setting, formulasi, implementasi, hingga evaluasi dan perubahan kebijakan.

Widhi Novianto, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), melengkapi paparan dengan menekankan bahwa analisis kebijakan harus dilakukan secara sistematis baik ex-ante maupun ex-post untuk menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Ia juga menegaskan pentingnya penguatan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi antar analis kebijakan lintas sektor.

Baca juga: Kemenkum Kalbar Paparkan Capaian Strategis dan Inovasi Unggulan Menuju Predikat WBBM

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan komitmen penuh untuk menjadikan Policy Talks sebagai agenda strategis yang berkelanjutan.

"Kebijakan yang baik tidak lahir dari intuisi semata, ia harus dibangun di atas fondasi data, analisis yang tajam, dan kolaborasi yang tulus antar pemangku kepentingan. Melalui Policy Talks ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat ingin menjadi ruang di mana pemerintah daerah, akademisi, dan birokrasi bertemu untuk merumuskan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ini bukan sekadar forum ini adalah investasi kita bersama dalam kualitas kebijakan publik Kalimantan Barat," ujar Jonny.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang interaktif.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen untuk mengoptimalkan pelibatan Analis Kebijakan dalam kegiatan AIEK, memperkuat hubungan dengan pemerintah daerah melalui FKK secara berkelanjutan, serta mendorong pemanfaatan hasil analisis kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan yang adaptif, akuntabel, dan responsif. (*)