Memaknai Ajakan Meninggalkan Ladang

Oleh: Hendrikus Adam

Pemerintah Kalimantan Barat bersama sejumlah pemerintah daerah dan kota yang turut didukung oleh TNI sebagaimana disampaikan Gubernur, Cornelis saat membuka acara Pekan Gawai Dayak (PGD) XXXI pada 20 Mei 2016 lalu, mengajak agar masyarakat tidak lagi melakukan ladang berpindah.

Upaya untuk meninggalkan ladang yang mulai berkurang saat ini menurut Cornelis (dapat) membantu pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengantisipasi pemanasan global.

Ajakan meninggalkan ladang yang disampaikan secara terbuka oleh Gubernur Kalimantan Barat yang juga Ketua organisasi Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dengan argumentasi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengantisipasi pemanasan global sekilas mungkin saja (dinilai) masuk akal.

Namun demikian bila, pernyataan yang disampaikan Gubernur ditelisik lebih jauh, beliau justru mengesampingkan aspek karakteristik maupun historis komunitas (khususnya masyarakat Dayak) yang sejak lama melakukan kegiatan berladang gilir balik.

Sementara persoalan serius terkait biang pemanasan global sebagaimana beliau maksud justru tidak tersentuh dalam sambutannya.

Dengan demikian, hemat penulis, argumentasinya dangkal dan terkesan terlalu menyederhanakan akar masalah lingkungan hidup yang terjadi selama ini.

Pernyataan mengajak meninggalkan ladang dengan argumentasi untuk kelestarian lingkungan dan mengantisipasi pemanasan global terlihat kontras atau kontraproduktif bila dibandingkan dengan terus berkembangnya eksploitasi hutan dan lahan dalam wilayah hidup komunitas dengan kebijakan ekspansi perusahaan melalui izin yang dikeluarkan pemerintah.

Pada sisi lain, ajakan untuk meninggalkan ladang mempertegas bahwa negara melalui penyelenggara pemerintahan selama ini alpa melakukan pembinaan terhadap peladang berikut cara pertanian yang dilakukan.

Bahkan peladang yang melakukan pertanian di lahan kering itu malah cenderung hanya dilihat sebagai masalah; perusak hutan dan penyebab pemanasan global.

Memaknai Ajakan

Ajakan Cornelis, Gubernur KalBar untuk meninggalkan ladang dan menggantinya dengan pertanian modern (sawah), hemat penulis penting dimaknai dalam beberapa sisi.

Pertama, harus diakui selama ini kegiatan berladang gilir balik oleh masyarakat lokal (komunitas) justru mengalami hambatan, terutama kian tergerusnya lahan kelola dalam wilayah hidup masyarakat baik karena faktor internal maupun eksternal.

Ekspansi perusahaan berbasis hutan dan lahan menjadi faktor utama terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber kehidupannya untuk mengusahakan pangan yang dihasilkan sendiri melalui kegiatan pertanian (ladang).

Pelepasan emisi akibat degradasi dan deforestasi yang terjadi terkait pemanasan global tidak signifikan dan menjadi tidak relevan bila dialamatkan pada peladang;