Memaknai Ajakan Meninggalkan Ladang

Kedua, negara melalui aparatur terkait selama ini gagal memberikan jalan keluar atas persoalan lingkungan hidup yang berkenaan dengan inisiatif pengurangan emisi dari keberadaan hutan dan lahan selama ini.

Kebijakan eksploitasi hutan dan lahan melalui pengembangan usaha industri ekstraktif (perusahaan skala besar berbasis hutan dan lahan) justeru lebih luas dampak destruktifnya terhadap lingkungan hidup itu sendiri.

Ekosistem gambut yang menjadi penyimpan karbon ketika masuk dalam wilayah izin konsesi menjadi rusak dan bahkan menjadi sumber pelepas emisi terbesar disamping menambah kian akutnya masalah asap yang berakibat terganggunya hak dasar setiap warga negara.

Termasuk dalam menambah laju pemanasan global akibat kerusakan hutan dan lahan di wilayah hidup komunitas.

Sementara, peladang justeru menjadi pihak yang boleh dikatakan “dikorbankan” atas gagalnya pemerintah menjawab persoalan lingkungan hidup berkenaan dengan pemanasan global yang terjadi.

Angka hotspot sebanyak 2.431 pada 225 konsesi perusahaan tahun 2014 yang dirilis Dinas Pertanian Kalimantan Barat pada satu sisi menarik dicermati.

Ketiga, ajakan meninggalkan ladang dan meminta menggantinya dengan bertani modern melalui cetak sawah yang digalakkan mengkonfirmasi bahwa pemerintah tidak melihat bagaimana pentingnya relasi komunitas dengan tanah, hutan dan air yang menjadi bagian dari sumber hidup mereka selama ini.

Pada sisi lain penting disadari, bahwa masyarakat yang berladang tidak alergi dengan kegiatan pertanian sawah karena sesungguhnya bertani dengan cara seperti ini juga dilakoni mereka selama ini, terutama bila kondisi lahannya mendukung.

Namun demikian, bukan berarti kegiatan berladang harus mereka tinggalkan sebagaimana yang diharapkan Cornelis, Gubernur Kalimantan Barat.

Duduk Bersama

Pada sisi lain, ajakan Cornelis untuk meninggalkan ladang boleh dimaknai sebagai peringatan bersama untuk melihat kembali secara lebih serius keberlanjutan dari kegiatan rutin yang sejak lama menjadi “warisan” leluhur komunitas ini.

Penting kiranya melihat maupun membumikan kembali secara lebih utuh seberapa penting dan strategisnya kegiatan berladang bagi keberlanjutan komunitas, khususnya bagi manusia Dayak berikut kebudayaannya.

Di sinilah kemudian, pentingnya ruang untuk duduk bersama dalam melihat, memaknai dan menggali secara objektif bagaimana situasi peladang saat ini dan bagaimana pula relasinya dengan kerusakan lingkungan hidup maupun pemanasan global sebagaimana dikaitkan melalui pernyataan Gubernur.

Selain itu, secara objektif juga penting melihat dan menggali kembali bagaimana sesungguhnya kondisi terkini mengenai kearifan lokal yang selama ini dimiliki komunitas dalam mengelola sumberdaya alamnya, termasuk dalam hal berladang.

Tidak kalah penting pula, melalui ruang (duduk) bersama secara objektif juga turut dikenali dan digali bagaimana daya rusak kebijakan pengembangan industri ekstraktif berbasis hutan dan lahan selama ini, baik terhadap keberlanjutan pertanian gilir balik (ladang) dan kebudayaan Dayak, maupun terhadap keberlanjutan lingkungan hidup itu sendiri.