Berita Video

Masyarakat Dayak dan Madura se-Kalimantan Tolak Gafatar Kembali ke Kalbar

Kita semua sepakat bahwa setiap warga negara wajib hukumnya, tanpa terkecuali harus tetap mendukung tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

"Bahwa Gafatar adalah sebuah ormas, yang dilarang dan telah dibubarkan, karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta memiliki ajaran dan rencana-rencana yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara," tegasnya.

Dari berbagai dokumen yang ditemukan, menurutnya jelas-jelas Gafatar adalah sebuah organisasi yang akan menyiapkan diri membentuk negara baru. Untuk mencapai tujuan tersebut Gafatar akan melakukan beberapa langkah, yakni Sirron atau sembunyi-sembunyi, kemudian Jahron atau terang-terangan, dan langkah ketiga Hijrah atau berpindah, dan dilanjutkan dengan langkah keempat yakni Perang, serta langkah kelima Futuh atau kemenangan, lalu membentuk negara yang dicita-citakannya, yang mereka sebut "Madinah Munawwaraj “

"Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pengurus Dewan Adat Dayak Se-Kalimantan, menyatakan sikap, menolak kehadiran organisasi Gafatar beserta eks Gafatar di bumi Kalimantan," ujarnya.

Kedua, mendukung kebijakan Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH, yang juga selaku Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, yang secara tegas menolak kehadiran Gafatar dan eks anggota Gafatar, dengan mengembalikannya ke daerah mereka masing-masing. Karena jelas-jelas telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Kependudukan.

"Menolak secara tegas, kehadiran kembali anggota atau eks anggota Gafatar di pulau Kalimantan, dalam bentuk apapun, karena jelas-jelas Gafatar adalah organisasi terlarang," tegasnya.

Meskipun telah dibubarkan, menurut Yakobus hingga kini orang-perorang atau kelompok Gafatar masih terus hidup dan berkembang, yang dikhawatirkan akan menjadi bom waktu, yang dapat memicu konflik hingga kerusuhan di pulau Kalimantan.

"Kami siap mengawal setiap kebijakan Gubemur Kalbar, Drs Cornelis MH, yang juga selaku Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, dan siap melakukan pengawalan terhadap gugatan eks Gafatar ataupun ancaman dari pihak manapun," jelasnya.

MADN mengimbau kepada seluruh masyarakat Dayak se-Kalimantan, untuk ikut melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap anggota maupun eks anggota Gafatar yang masih ada di daerah, untuk sesegera mungkin dievakuasi dan dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Serta tetap terus memantau lingkungan masing-masing terhadap semua gerakan Gafatar dan eks Gafatar.

"Kemudian meminta kepada Pemerintah Pusat, pihak kepolisian dan TNI untuk segera mengusut tuntas otak-otak dibalik eksodusnya anggota dan eks anggota Gafatar ke Kalimantan, serta meminta ditegakkannya hukum terhadap ormas yang menganut paham radikalisme ataupun ormas yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundangan yang berlaku di wilayah NKRI," urainya

MADN mengajak seluruh masyarakat lintas etnis dan agama, yang berada di pulau Kalimantan, untuk bersatu padu bergandengan tangan, melakukan tindakan pencegahan terhadap setiap upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab, dan berbau radikalisme, ataupun ormas terlarang yang ingin memecah persatuan dan kesatuan di pulau Kalimantan.

Halaman
123
Penulis: Tito Ramadhani
Editor: Mirna Tribun
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved