Masyarakat Dayak dan Madura se-Kalimantan Tolak Gafatar Kembali ke Kalbar

Meskipun telah dibubarkan, menurut Yakobus hingga kini orang-perorang atau kelompok Gafatar masih terus hidup dan berkembang, yang dikhawatirkan akan menjadi bom waktu, yang dapat memicu konflik hingga kerusuhan di pulau Kalimantan.

"Kami siap mengawal setiap kebijakan Gubemur Kalbar, Drs Cornelis MH, yang juga selaku Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, dan siap melakukan pengawalan terhadap gugatan eks Gafatar ataupun ancaman dari pihak manapun," jelasnya.

MADN mengimbau kepada seluruh masyarakat Dayak se-Kalimantan, untuk ikut melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap anggota maupun eks anggota Gafatar yang masih ada di daerah, untuk sesegera mungkin dievakuasi dan dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Serta tetap terus memantau lingkungan masing-masing terhadap semua gerakan Gafatar dan eks Gafatar.

"Kemudian meminta kepada Pemerintah Pusat, pihak kepolisian dan TNI untuk segera mengusut tuntas otak-otak dibalik eksodusnya anggota dan eks anggota Gafatar ke Kalimantan, serta meminta ditegakkannya hukum terhadap ormas yang menganut paham radikalisme ataupun ormas yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundangan yang berlaku di wilayah NKRI," urainya

MADN mengajak seluruh masyarakat lintas etnis dan agama, yang berada di pulau Kalimantan, untuk bersatu padu bergandengan tangan, melakukan tindakan pencegahan terhadap setiap upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab, dan berbau radikalisme, ataupun ormas terlarang yang ingin memecah persatuan dan kesatuan di pulau Kalimantan.

"Laporkan setiap gerakan yang mencurigakan kepada aparat berwajib, baik Polri, TNI maupun kepada pemerintah provinsi Se-Kalimantan," katanya.

Seluruh masyarakat adat dayak melalui DAD se-Kalimantan menolak kehadiran organisasi Gafatar. Begitupula dengan adanya rencana Menteri Sosial dan Menteri Transmigrasi yang akan mentransmigrasikan warga eks Gafatar ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, menurutnya warga di pulau Kalimantan secara tegas tetap menolak.

"Pernyataan sikap ini akan disampaikan ke Polda Kalbar, DPRD Kalbar, Kodam XII/ Tanjungpura, DPR RI, MPR RI, seluruh Menteri terkait, bahkan akan disampaikan langsung kepada Presiden RI," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama H Sunandar, Ketua Ikatan Keluarga Madura Rayon Kalimantan juga menuturkan, atas nama keluarga Madura Kalbar dan Nasional, pihaknya merasa malu karena gerakan Gafatar yang menyesatkan ini, muncul dan mengatasnamakan dari Islam.

“Ini jelas sudah menginjak-injak Islam, karena aliran mereka ini sesat dan mencoba untuk mengubah ajaran Islam, dengan menggabungkan semua agama. Tentu jika dibiarkan, efek dari pada gerakan ini akan lebih parah,” terangnya.

Sunandar menegaskan, pihaknya sangat mendukung sikap yang diambil Gubernur, dan mengharapkan pemerintah pusat, TNI, Polri untuk mengambil tindakan tegas. Agar jangan sampai masyarakat marah, yang bisa menambah resah jika ada pemulangan warga Gafatar lagi ke Kalimantan.

“Kalau kami pemerintah Kalbar dan semua suku dan semua unsur, tetap dengan tegas menolak yang namanya Gafatar. Kami menyarankan, agar seluruh Kalimantan menyampaikan pernyataan sikap,” pungkasnya.