1.512 Satgas Edukasi Warga, Sasar 100 Desa Rawan Karhutla
Kehadiran Satgas dan Satgab di tengah masyarakat ia harapkan tidak menjadi “hantu” bagi petani.
lihat foto
1.512 Satgas Edukasi Warga, Sasar 100 Desa Rawan Karhutla
PONTIANAK - Upaya pencegahan sedini mungkin menjadi langkah utama dalam penanganan kebakaran lahan di wilayah Kalimantan Barat.
Oleh karena itu, 1.515 satuan tugas (satgas) gabungan ditempatkan di 100 desa rawan kebakaran lahan. Personel satgas ini akan hidup bersama warga setempat melakukan edukasi dan patroli.
Sebelum diterjunkan, satgas yang terdiri dari personel TNI, Polri, serta Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengikuti Apel Siaga Darurat Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (23/7).
Satgas gabungan berjumlah 1.512 personel ini terdiri dari 1.000 TNI, 205 dari Polri, 105 anggota BPBD, dan 205 orang dari masyarakat.
Satgas akan fokus pada pencegahan, tidak saja berkutat pada sosialisasi dan patroli, tapi juga mengawal program seluruh Kementerian dan Lembaga, sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden No 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Baca: Dukung Investasi, Joni: Kita Sudah Mantapkan Semangat Bersama Semua Perizinan Nol Rupiah
Baca: Minta Hentikan Semua Kong Kali Kong Perizinan, Sutarmidji: KAD Harus Profesional
Apel siaga dihadiri Forkopimda, Kapolda Kalbar, Pangdam XII/Tanjungpura, DanLanal, dan DanLanud.
Acara diawali sambutan Gubernur Kalbar Sutarmidji dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis dana siap pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada TNI, Polri, BPBD dan Masyarakat. Usai apel para personel diberikan pembekalan dan motivasi.
Gubernur Kalbar H Sutarmidji menjelaskan, kebakaran hutan dan lahan memiliki beberapa dampak negatif yang luar biasa, seperti kerusakan ekologis, keanekaragaman hayati, perubahan iklim, serta mengganggu kesehatan masyarakat dan mengganggu transportasi, baik darat, laut maupun udara.
"Bahkan gangguan asap tersebut dapat melintas ke negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, yang mengakibatkan munculnya protes dan negara kita mendapat cap yang kurang baik sebagai negara pengekspor asap," tegasnya.
Untuk itulah, merunut UU Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana akhirnya berubah paradigma menjadi menitik beratkan pada prefentif atau pencegahan penanganan sebelum terjadi bencana.
"Untuk mendukung perubahan paradigma tersebut BNPB berinisiatif membentuk Satgas Gabungan Karhutla yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, TNI serta Polri," ujarnya.
Satgas Karhulta akan ditempatkan di 100 desa atau kelurahan yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan untuk penentuan lokasi desa untuk penempatan Satgas merupakan hasil kesepakatan bersama antara TNI ,Polri, pemprov dan pemerintah Kab/Kota saat rapat persiapan penempatan yang sudah dilakukan pada 11 Juli 2019.
“Satu hal yang harus menjadi perhatian kita bahwa program ini berfokus pada kegiatan pencegahan bukan pemadaman, pendekatan kesejahteraan dan kelestarian alam. Tindakan pengamanan akan dilakukan apabila terjadi kebakaran yang tak terkendali," ujarnya.
Gubernur berharap dalam satu tahun masalah karhutla bisa berkurang seminim mungkin sehingga penangannya tidak terlalu luas.
