Kawal Dana Desa, Pemkab Landak MoU dengan Kejari Landak

"Untuk itu saya minta peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang ada di Kabupaten Landak

Kawal Dana Desa, Pemkab Landak MoU dengan Kejari Landak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ALFONS PARDOSI
Bupati Landak Karolin Margret Natasa dan Kepala Kejari Landak Baringin SH MH saat MoU Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara pada Rabu (15/5/2019). 

Kawal Dana Desa, Pemkab Landak MoU dengan Kejari Landak

LANDAK - Pemerintah Kabupaten Landak dan Kejaksaan Negeri Landak mengadakan kesepakatan Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara pada Rabu (15/5/2019).

Kesepakatan ditandai dengan acara Penandatanganan MoU kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Landak dengan Kejaksaan Negeri Landak yang berlangsung di Aula Besar Kantor Bupati Landak.

Bersamaan itu juga, diadakan Sosialisasi tentang Tim Pengawalan, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Dana Desa Tahun 2019.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, Kepala Instansi vertikal Kabupaten Landak, Kepala SKPD, Para Camat se Kabupaten Landak, Kepala Desa serta para tamu undangan lainnya.

Baca: VIDEO: Suasana HUT Garuda Mitra yang ke-28

Baca: Terkait Klasifikasi Zakat Fitrah Tahun 2019, Ini Penjelasan dari Baznas Sanggau

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Landak baru saja diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, termasuk desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Landak.

Dalam sambutannya Karolin menegaskan apabila dikemudian hari terjadi perbuatan melawan hukum, maka akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

"Apabila dikemudian hari terjadi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan atau perbuatan lainnya yang berakibat merugikan keuangan Negara, akan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku," tegas Karolin.

"Ini kita lakukan khususnya terhadap desa-desa yang ada di Kabupaten Landak, agar Kepala Desa yang ada di Kabupaten Landak tidak ada dan jangan sampai berurusan dengan permasalahan hukum," sambungnya.

Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 Tahun 2018, pasal 74 tentang Pembinaan dan Pengawasan ayat (3) berbunyi Bupati/Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang di koordinasi dengan APIP daerah Kabupaten/Kota.

Halaman
12
Penulis: Alfon Pardosi
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved