Waduh, Gubernur Sutarmidji Ungkap Banyak Perusahaan Tak Mau Bayar Pajak Kendaraan, Mengadu ke KPK
"Berapa banyak daerah yang dirugikan. Padahal jalan rusak berapa banyak kerugian kita," tegas Midji.
Waduh, Gubernur Sutarmidji Ungkap Banyak Perusahaan Tak Mau Bayar Pajak Kendaraan, Mengadu ke KPK
PONTIANAK - Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengadu pada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan tentang banyaknya perusahaan di Kalbar yang tidak mau membayar pajak kendaraan.
"Ada beberapa perusaahaan besar yang memiliki seribuan truk tapi tidak pernah membayar pajak," ucap Midji saat memberikan sambutan.
Sambutan tersebut disampaikannya saat acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah se Kalimantan Barat dengan Bank Kalbar dan Badan Pertahan Provinsi Kalbar Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan dan Penertiban Aset Daerah.
Baca: Pajak Kendaraan Bermotor Singkawang Capai Rp 63,362 Miliar
Baca: Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Pontianak Rp 140 Miliar Lebih, Ini Upaya UPT PPD
Kegiatan yang diikuti oleh para kepala daerah kabupaten kota se Kalbar ini dilangsungkan di Aula Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (25/4/2019).
"Berapa banyak daerah yang dirugikan. Padahal jalan rusak berapa banyak kerugian kita," tegas Midji.
Baca: Bestari Barus: Janji PKS Hilangkan Pajak Kendaraan Bermotor Ngawur
Kemudian disebutnya Kalbar adalah penghasil CPO terbsesar kedua di Indonesia tapi tidak ada satu rupiahpun masuk di APBD Kalbar.
"Padahal ratusan miliar pertahunnya kita gelontorkan untuk memperbaiki jalan yang rusak. Nah perusahaan tidak mau membayar pajak kendaraan mereka jalan menjadi rusak," tegasnya. (Syahroni)