BEM FISIP Universitas Tanjungpura Gelar Dialog Kebangsaan Nasional

Ratusan mahasiswa memenuhi ruangan konferensi berinterior modern yang baru saja diresmikan oleh Menristekdikti Mohamad Nasir.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Tri Pandito Wibowo
TRIBUNPONTIANAK/Anggita Putri
Acara Dialog Kebangsaan Nasional bertemakan Menumbuhkan Kesadaran HAM dan Mewujudkan HAM Yang Berkeadilan, di gedung Konferensi Universitas Tanjungpura, Selasa (26/3/2019). 

BEM FISIP Universitas Tanjungpura Gelar Dialog Kebangsaan Nasional

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Tanjungpura (Untan) menggelar Dialog Kebangsaan Nasional bertema Menumbuhkan Kesadaran HAM dan Mewujudkan HAM Yang Berkeadilan, di gedung Konferensi Universitas Tanjungpura, Selasa (26/3/2019).

Ratusan mahasiswa memenuhi ruangan konferensi berinterior modern yang baru saja diresmikan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir.

Dialog tanya jawab pun terjadi antara narasumber dan peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa se kota Pontianak.

Baca: KPU RI Ungkap Hampir 800 Ribu Urus Pindah Memilih

Baca: Gelar Kelas Kreatif BUMN 2019, IPC Harap Generasi Muda Semakin Kreatif

Baca: Kelilingi 34 Provinsi Menggunakan Sepeda, Masrani Cari Obat Epilepsi Sang Buah Hati

Ketua BEM Fisip Untan Adi Afrianto mengatakan dialog ini mengangkat kesaksian dari kejadian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) agar tidak terulang lagi.

Sebagai mahasiswa juga memiliki tugas dan fungsi untuk menjadi agen yang mensosialisasikan pentingnya penegakan kasus HAM kepada masyarakat luas.

"Dengan adanya sosialisasi seperti ini dapat memberi dan membantu pencerahan kepada masyarakat agar kejadian yang melanggar HAM tidak terulang lagi," ujar Adi usai kegiatan dialog Kebangsaan tersebut.

Ia mengaku BEM Fisip Untan memiliki komitmen bersama bahwa seluruh elemen harus bergerak dan bersatu padu. Dalam meminimalisir pelanggaran HAM.

Seperti di Kalbar, ia menilai sengketa lahan juga menjadi masalah HAM yang patut di perhatikan.

"Konfilik antar masyarakat dan perusahaan. Itu juga harus diluruskan. Kalau global itu seperti di new Zealand itu harus disoroti. Ini yang harus kita ingat bersama agar kasus seperti ini tidak terulang lagi," Tutup Adi.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved