Siapsiaga, BPBD Kalbar Aktifkan 15 Posko Siaga Karhutla
Kepala BPBD Provinsi Kalbar TTA Nyarong memaparkan terdapat 15 posko utama untuk kesiapsiagaan darurat Karhutla di Kalimantan Barat.
Penulis: Hamdan Darsani | Editor: Madrosid
lihat foto
Siapsiaga, BPBD Kalbar Aktifkan 15 Posko Siaga Karhutla
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala BPBD Provinsi Kalbar TTA Nyarong memaparkan terdapat 15 posko utama untuk kesiapsiagaan darurat Karhutla di Kalimantan Barat.
Satu posko berada di BPBD Provinsi Kalbar, dan 14 lainya berada di BPBD Kabupaten/Kota di Kalbar.
"Mulai hari ini posko-posko tersebut harus diaktifkan," ujarnya Selasa (19/3/2019)
Bagi Kabupaten/Kota yang belum mengeluarkan status siaga darurat penanganan bencana asap akibat karhutla, Kata Nyarong harus segera dikeluarkan statusnya oleh Bupati maupun walikotanya.
Baca: Kontraktor Tanggung Jawab Perbaiki Jembatan Roboh di Kedungkang
Baca: PT New Kalbar Processors Gelar Bhakti Sosial Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Baca: Ketua FPRK Minta Aparat Penegak Hukum Kawal Dugaan Kasus Korupsi Temuan Audit BPKP
"Pemerintah Kalbar sangat siap untuk menanggulangi Karhutla. Indikator siapnya setelah ditanda tangani oleh gubernur," ujarnya.
Selain keberadaan posko utama, ada juga posko pendamping atau posko pendukung melekat dan berada di Dinas atau badan terkait.
Termasuk di antaranya di Makodam, Mapolda, Lanud, Kodim, Polres, dan kantor-kantor di dunia usaha atau perkebunan sawit.
"Keberadaan posko tersebut melalui komandan satgas yakni Wagub Kalbar akan melakukan sidak terhadap perkebunan sawit untuk melihat sejauh mana kesiapan perusahaan menjalankan peraturan gubernur nomor 103 tahun 2009 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalbar," ujarnya.
Saat disinggung soal kesiapan personel, Nyarong memaparkan posko tersebut akan diperkuat oleh potensi yang ada di BPBD, personel BKO dari Manggala Agni, TNI dan Polri.
Terkait bantuan armada dari BNPB, Nyarong menuturkan jika terjadi peningkatan jumlah titik hotspot di Kalbar melalui komandan satgas yakni Wagub Kalbar bisa meminta bantuan potensi armada maupun peralatan.
"Berdasarkan arahan dari BNPB bahwa silahkan saja satgas melaporkan perkembangan hotspot. Sebab tidak boleh juga mendorong mobilisasi sumber daya termasuk peralatan dan armada pemadam kalau hotspot masih belum membahayakan," ujarnya.
Salah satu indikator membahayakan di antaranya visibility di bandara sudah terganggu oleh asap dan kualitas udara atau ISPU yang sudah tidak sehat.
"Hal yang menjadi penting adalah prakiraan dan analisis cuaca dari BMKG," ujarnya.
