Dugaan Pidana Pemilu Ria Norsan Dihentikan, Bawaslu Mempawah Dalami Dugaan Pelanggaran Administratif

Namun, Bawaslu Mempawah melanjutkan pendalaman terkait dengan administratif atau cuti dari Ketua DPD Partai Golkar Kalbar tersebut.

Dugaan Pidana Pemilu Ria Norsan Dihentikan, Bawaslu Mempawah Dalami Dugaan Pelanggaran Administratif
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Ketua Bawaslu Mempawah, Akhmad Amiruddin. 

Dugaan Pidana Pemilu Ria Norsan Dihentikan, Bawaslu Mempawah Dalami Dugaan Pelanggaran Administratif

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Wagub Ria Norsan dihentikan.

Namun, Bawaslu Mempawah melanjutkan pendalaman terkait dengan administratif atau cuti dari Ketua DPD Partai Golkar Kalbar tersebut.

"Sebagaimana yang diatur setelah proses klarifikasi yang sudah dilaksanakan selama 14 hari masa kerja, maka kemarin, tadi malam kita sudah melakukan pembahan kedua bersama pihak Gakumdu untuk kemudian membuat sebuah kesimpulan, apakah status terlapor dapat ditingkatkan atau tidak kita lanjutkan didalam proses yang diduga sebagai tindakan pidana pemilu, dari proses hasil klarifikasi yang kemudian dilakukan dan proses fakta-fakta yang kita dapatkan dilapangan ternyata fakta menunjukan tidak memenuhi unsur untuk kemudian dilanjutkan proses penyidikan selanjutnya dipihak Kepolisian," kata Ketua Bawaslu Mempawah, Akhmad Amiruddin, Kamis (14/03/2019) ditemui di Pontianak.

Baca: Jumlah KPPS Belum Capai Target, KPU KKU Buka Rekrutmen Tambahan

Baca: Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Wagub Ria Norsan Dihentikan Bawaslu

Baca: Warga Miskin Dapat Bantuan Program Bedah Rumah, Polsek Kuala Behe dan Dinas Perumahan Lakukan Survei

Lebih lanjut, diterangkannya Bawaslu Mempawah akan mendalaminterksit dugaan pelanggaran administratif.

Diterangkannya, untuk terkait proses pendalaman administratif, sebagaimana yang dimaksud di UU 7 nomor 17 dipasal 303 tentang pejabat negara diatur bagi pejabat negara yang akan ijin cuti, merujuk di pasal 299 diatur ada tiga, pertama Presiden dan Wakil Presiden, kedua, pejabat negara yang berstatus sebagai anggota parpol dan ketiga pejabat negara yang bukan berasal dari parpol.

"Dalam hal melaksanakan ijin cuti sebagaimana yang dimaksud bahwa ijin cuti itu dikenakan bagi pejabat negara yang bukan berasal dari parpol tapi dengan ketentuan masuk ditim kampanye. Status terlapor hari ini merupakan sebagai pejabat negara yang berstatus anggota Parpol, sehingga untuk izin cuti secara administratif akan diproses lebih lanjut," terangnya.

Untuk sanksi, lanjutnya, dihentikan kegiatannya. Namun hal tersebut berlaku bagi pejabat negara yang tidak masuk sebagai anggota parpol.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved