Midji Tegaskan Segera Tindaklanjuti Status Siaga Darurat Bencana Sesuai Permintaan Kepala BNPB RI

Midji Tegaskan Segera Tindaklanjuti Status Siaga Darurat Bencana Sesuai Permintaan Kepala BNPB RI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji menegaskan segera tindaklanjuti permintaan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo terkait status siaga darurat bencana karhutla di Provinsi Kalimantan Barat sebelum memasuki puncak musim kemarau.

“Hari ini saya tandatangani. Saya sudah minta Pak Nyarong (Kepala BPBD Kalbar_red) untuk siapkan dokumennya,” ungkapnya saat diwawancarai awak media usai rapat koordinasi (rakoor) pencegahan dan kesiapsiagaan bencana asap akibat karhutla, banjir, puting beliung dan tanah longsor (batingsor) dan konflik sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, di Grand Makhota Hotel Pontianak, Jumat (15/2/2019).

Midji sapaannya menimpali penegakan aturan dinilai cara efektif untuk cegah karhutla di Kalbar. Semasa menjabat Wali Kota Pontianak, ia telah membuat Peraturan Wali Kota terkait sanksi bagi lahan gambut yang sengaja dibakar.

Baca: Soal Tim Sepak Bola Putra Terancam Absen di Pra PON, Uti Suhaimi : Perlu dipikirkan Bersama

Baca: Tambah Warna Baru, Honda Tak Naikkan Target Jualan PCX 150

Baca: Honda Tambah Varia Warna Baru New PCX 150

Baca: Gara-gara Curi Sandwich, Anggota Parlemen Slovenia Mengundurkan Diri

Saat itu, ditemui juga kasus lahan gambut dibakar sengaja untuk pembangunan perumahan. Terkait hal ini, ia terapkan aturan tegas yakni membekukan semua bentuk perizinan pemanfaatan lahan selama lima tahun.

 “Untuk lahan terbakar sendiri karena tidak dijaga oleh pemilik lahan, maka dilarang melakukan berbagai kegiatan di dalam wilayah lahan yang terbakar itu,” terangnya.

Sejak diterapkannya Peraturan Wali Kota (Perwa) itu, kasus lahan terbakar di Kota Pontianak sangat kecil. Penegakan hukum, kata dia, bisa menekan karhutla yang ada. Selain penegakan hukum, Sutarmidji mengatakan konsep mewujudkan desa mandiri bisa jadi satu diantara solusi pencegahan dan penanganan karhutla di Kalbar.

“Dari 50 variabel desa mandiri itu, ada poin-poin yang berkaitan erat dengan menjaga kondisi lingkungan. Kita bisa libatkan masyarakat untuk pencegahan karhutla,” imbuhnya.  

Ia berharap program desa mandiri di Kalbar dapat menihilkan terjadinya kasus karhutla di Kalbar. Pemanfaatan lahan gambut secara benar dan berkelanjutan juga dinilai mampu untuk menekan potensi terjadinya karhutla.

“Harus terus dilakukan penelitian jenis pohon apa yang bisa ditanam dan menghasilkan dari sisi ekonomi masyarakat. Seperti Pontianak Utara, itu punya 800 hektare lahan gambut untuk agribisnis. Menghasilkan sayur kurang lebih 70 Ton per hari,”  paparnya.

Baca: Dokter Ketut Jabat Plt Direktur RSUD Sekadau

Baca: Soal Laporan Terhadap Menkominfo Rudiantara, Anggota ACTA Penuhi Undangan Bawaslu

Baca: Pemkab Sintang Concern Revitalisasi Empat Pasar, Satu Sudah Mulai Hidup Kembali

Tidak hanya sayur, Pontianak Utara juga membudidayakan Talas Pontianak yang bisa menghasilkan produksi panen sekitar 20 Ton per hektare.

“Talas Pontianak itu terkenal dan permintaan pasarnya sangat besar. Itu harus ditanam di lahan gambut Kalbar. Lalu bisa juga talas umbi itu bisa 25 Ton per hektare, bawang merah bisa 17 ton basah. Kalau pemerintah masukkan pupuk dan bibit bagus akan ada nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” tuturnya.

Midji kembali mencontohkan Pontianak Utara sebagai wilayah punya manajemen pencegahan karhutla yang bisa ditiru daerah-daerah lain di Kalbar melalui sekat-sekat kanal.

“Pontianak Utara itu 90 persen lahannya gambut tapi tidak pernah terjadi kebakaran karena kanal banyak dan terhubung dengan sungai. Air selalu ada. Kalau ketebalan gambut sekitar 3 meter, menggunakan kanal tidak efektif kalau tidak langsung ke sumber air. Kalau sembilan meter sangat efektif,” timpalnya.

“Untuk perusahaan yang membuka lahan perkebunan, saya sudah berkoordinasi dengan Polda Kalbar dan Kodam XII/Tanjungpura agar bersama-sama mencegah karhutla,” pungkasnya.