Warga Desa Sungai Enau Datangi PT BPK, Ajukan Sejumlah Tuntan Ini

Warga Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B menggelar aksi di PT Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) di Kaula Mandor B

Warga Desa Sungai Enau Datangi PT BPK, Ajukan Sejumlah Tuntan Ini
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TRY JULIANSYAH
Sejumlah warga desa sungai Enau menggelar aksi di PT BPK, Kuala Mandor B, Kamis (7/2). Kedatangan mereka menuntut beberapa hal yang belum dipenuhi oleh pihak perkebunan. 

Warga Desa Sungai Enau Datangi PT BPK, Ajukan Sejumlah Tuntan Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Warga Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B menggelar aksi di PT Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) di Kaula Mandor B, Kamis (7/2).

Aksi ini dipimpin oleh kepala dusun Jaya Desa Sungai Enau, Halim yang menuntut beberapa hal kepada perusahaan tersebut.

"Tuntutan kita mengenai janji penimbunan tanah merah di jalan munggu mas tahun 2017 harus selesai, tapi sampai saat ini tidak juga di realisasi," ujarnya.

Dimana sebelumnya menurut dia terdapat kesepakatan antara pihak PT. BPK dengan masyarakat. Namun realisasi oleh PT BPK tidak sesuai dengan perjanjian awal dengan masyarakat setempat.

Baca: Warga Klaim Tanah Seluas 70 Hektar di PT BPK

Baca: Terkait Ada Warganya yang Hilang, Ini Penjelasan Kades Merapi

Baca: DPR RI Harap Dengan Siskeudes 2.0 Tidak Ada Lagi Masalah Penyerapan Dana Desa

"Kesepakatannya adalah tidak lewat dari 2017 jalan akses kami menuju kota akan ditimbun tanah merah dengan Panjang 2.200 lebar 2 meter tebal 20 cm, dengan menggunakan anggaran dana CSR. Tapi yang terealisasi hanyalah 700 meter yang dikerjakan dari 2017-2018," tuturnya.

Kemudian menurut dia dari 700 meter penimbunan Tanah Merah tersebut tidak ada kejelasan berapa anggaran yang digunakan.

"Dari 700 meter itu nominalnya kita tidak tau, ini kita perlu tau karena kami tidak mau ada oknum yang bermain dan mengatasnamakan dana CSR sementara tidak sesuai di lapangan," ungkapnya.

Tuntutan lain yang diberikan oleh pihaknya diantaranya terkait minimnya penyerapan tenaga lokal. Selain itu masih banyak pula pekerja yang belum menjadi pegawai tetap walau sudah lama bekerja.

"Selain itu tuntutan kita tenaga kerja lokal yang dipersulit untuk diterima, sementara penerimaan tenaga kerja dari luar provinsi jalan terus. Tenaga kerja yang sudah lama bekerja sampai saat ini belom juga diangkat menjati KHT (karyawan harian tetap). Kemudian Gaji pekerja brondol yang tak terbayarkan sampai saat ini dan kami minta transparansi Dana CSR yang sampai saat ini masih misterius dari PT. BPK," pungkasnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved