Konsultasi Rancangan Awal RKPD Kalbar 2020, Midji Tegaskan Fokus Capai Target Desa Mandiri

Konsultasi Rancangan Awal RKPD Kalbar 2020, Midji Tegaskan Fokus Capai Target Desa Mandiri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat gelar konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 di Hotel Kapuas Palace, Jalan Budi Karya, Kota Pontianak, Kamis (7/2/2019).

Kegiatan dihadiri oleh Gubernur Kalbar H Sutarmidji, Kepala Bappeda Provinsi Kalbar Ahi, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kalbar, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalbar, pimpinan lembaga, badan dan intansi vertikal, BUMN/BUMD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh budayawan, tokoh agama, akademisi, mahasiswa dan lainnya.

Baca: KPU Kabupaten Ketapang Bentuk 10 Kelompok Relawan Demokrasi

Baca: Tribun Pontianak Raih Penghargaan IPMA 2019 Sebagai Surat Kabar Terbaik Regional Kalimantan

Baca: Tersangka Pencurian Kantor Lurah Berhasil Diringkus Polsek Sungai Pinyuh Kurang dari 24 Jam

Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji menegaskan RKPD fokus terhadap tahapan percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah dalam rangka percepatan wujudkan desa mandiri pada tahun 2020 mendatang.

 “Saya harap ada sinergitas antara Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta jajaran struktur desa yang ada di desa untuk mempercepat proses pembangunan desa mandiri,” ujarnya saat diwawancarai awak media usai acara konsultasi.

 Pada tahun 2020 mendatang, Pemprov Kalbar targetkan 159 desa mandiri. Target itu akan meningkatkan setiap tahunnya. Nantinya, desa mandiri akan digarap bersama oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Dari 50 variabel Indeks Desa Membangun (IDM), 10 indikator menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Desa diminta untuk menangani variabel yang ringan-ringan saja seperti menyediakan poskamling, posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lapangan olahraga.

“Indikator yang berat biar Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi saja yang tangani. Seperti jalan desa, balai desa, sarana pendidikan dan kesehatan,” imbuhnya.

Baca: Terpidana Alkes RSUD Sanggau Kerap Mengelabui Petugas Saat Akan Ditangkap

Baca: Profil Kemiskinan Menurun, Ali Nasrun: Langkah Baik Untuk Tahun 2019

Baca: DBD Kembali Telan Korban Jiwa di Kubu Raya

Sinergitas dengan TNI dilakukan untuk pembangunan jalan akses sebagai upaya membuka keterisoliran daerah pedalaman. Sementara itu, sinergitas dengan POLRI diupayakan melalui penjagaan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di desa.

“Jika semua indikator desa mandiri hanya mengandalkan dana desa. Itu tidak mungkin. Dana desa terbatas anggarannya,” terangnya.

Midji sapaanya menimpali Kalbar menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki model konsep penanganan desa mandiri melalui pengoptimalan sinergitas semua tingkatan pemerintahan.

“Mudah-mudahan ini bisa jadi model. Dua tahun ke depan, kita bisa membentuk 159 desa mandiri. Itu tentu sangat luar biasa. Anggaran APBD Kalbar sebagian besar untuk desa mandiri,” jelasnya.  

Pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kalbar diarahkan untuk percepatan desa mandiri. Pemprov juga telah anggarkan bhakti TNI dan Polri sekala besar.

Midji menerangkan tahun 2019 ini, Pemprov mengevaluasi desa-desa yang ada. Tahun 2020, pihaknya akan memaksimalkan pembangunan desa mandiri. Ia yakin program desa mandiri sangat baik untuk mensejahterakan masyarakat Kalbar.