Pengamat Nilai Pilpres Moment Konsolidasi Kepentingan Kalbar Dapat Menteri

Pengamat Nilai Pilpres Moment Konsolidasi Kepentingan Kalbar Dapat Menteri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Politik Kalbar Ireng Maulana mengungkapkan sebaiknya pilpres 2019 mampu dijadikan momentum untuk mengkonsolidasi kepentingan bersama Kalimantan Barat, pasangan capres manapun yang menang.

Jika tidak yang tersisa hanya kenangan bahwa Kalbar pernah punya andil memenangkan salah seorang dari capres 2019, atau cerita kekalahan di satu pihak.

Pergantian kepemimpinan nasional sejak transisi demokrasi melalui pemilu yang lebih demokratis ternyata belum sempat memberikan ruang kepada putra-putri terbaik Kalbar untuk menempati posisi menteri.

Baca: Tak Ingin Kalbar Jadi Anak Tiri, Katherina: Kalbar Harus Menjadi Prioritas Masuk Kabinet

Baca: Akan Gelar Kompetisi Antar Klub, Exco PSSI Sambas Beberkan Persyaratannya

Baca: Penyelidik KPK Dilaporkan ke Polisi Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik dan Fitnah

Baca: Setelah 15 Tahun Sempat Vakum, PSSI Kabupaten Sambas Siap Gelar Turnamen Antar Klub

Walaupun Hamzah Haz yang asal Kalbar sempat menjabat wakil presiden satu periode, namun tetap saja belum ada representasi Kalbar di kursi menteri.

Kepentingan bersama kita sejauh ini yang paling mungkin untuk diusung bersama-sama adalah menempatkan salah seorang putra-putri yang paling kapabel diantara kita sebagai menteri untuk kepemimpinan nasional paska pemilu 2019. Kepentingan ini tentu saja super berat dan banyak ujiannya, tapi mustahil tidak dapat dilakukan jika dimulai dengan melakukan konsensus daerah mendukung menteri dari Kalbar.

Yang kita perlukan adalah kemampuan mengesampingkan sementara perbedaan kepentingan yang sudah terlanjur ada, dan kemudian bersatu sebagai kekuatan baru untuk mengusung kepentingan istimewa tersebut.

Sekali kita mampu memberangkatkan salah satu anak terbaik Kalbar di dalam lingkaran kepresidenan, maka Kalbar akan dipandang sebagai entitas kekuatan politik baru di daerah sebagai representasi pulau Kalimantan, sebagaimana menteri berasal dari provinsi lain di luar Jawa mewakili pulau Sumatera, Sulawesi atau Papua di kursi menteri.

Selain itu, efek ikutan seperti akses terhadap arus pembangunan, investasi dan pergerakan modal atau iklim berusaha akan bergerak lebih meningkat karena jaringan di nasional yang menguat.

Baca: Didolakan Banyak Orang, Shes Bro: Rising Star Ajang Pembelajaran

Baca: Setelah 15 Tahun Sempat Vakum, PSSI Kabupaten Sambas Siap Gelar Turnamen Antar Klub

Baca: Milad HMI Ke-72, Tio: Bekerja Demi Umat, Mengabdi Untuk Bangsa

Masyarakat kita akan memiliki rasa kepercayaan diri yang jauh lebih kuat dari sebelumnya untuk berkiprah di panggung nasional. Anak-anak muda kita di Kalbar, dan di Kalimantan seperti memiliki role-model sebagai referensi untuk bercita-cita lebih hebat lagi dalam hidupnya.

Menteri dari Kalbar tidak hanya posisi dan fungsi tapi lebih sebagai spirit atau pintu masuk bagi keberanian bagi masyarakat di Kalbar untuk bergaul secara setara di ekosistem perpolitikan dan ekonomi nasional.

Tanpa keberanian melakukan konsensus daerah untuk mengusulkan satu menteri dari Kalbar, maka selamanya kita hanya menjadi pelengkap dari suksesi setiap momen pergantian kepemimpinan nasional.

Pekerjaan besar ini memerlukan energi semua pelaku: aktor politik arus utama, pengusaha, media, pemuka agama, tokoh, kepala daerah, cendikiawan, dan masih banyak simpul energi lain yang berhak di ikutsertakan untuk memperkuat barisan. Jika semua bersungguh sungguh ingin mengawal kepentingan ini hingga berhasil, maka akan terjadi.

Kesatuan upaya kita akan menjawab kehendak sejarah bahwa Kalbar mampu melahirkan seorang menteri dari rahimnya.

Baca: Foto-foto Jalan Gajahmada Pontianak Lengang Saat Perayaan Imlek

Baca: Rudi Pastikan Gudang KPU Kayong Utara Cukup Untuk Tampung 1.645 Kotak Suara

Baca: VIDEO: Suasana Perayaan Imlek di Rumah Dinas Wali Kota Singkawang

Kita melihat bahwa komposisi kedudukan menteri memperhatikan keterwakilan dari unsur partai politik atau kelompok profesional dengan variabel antara lain afiliasi pada organisasi tertentu, wakil dari kelompok bisnis, representasi kedaerahan atau identitas lain yang masuk dalam hitungan nalar kekuasaan.