5 Kementerian Belum Pecat PNS Koruptor, KPK Beberkan Daftarnya
Untuk instansi pusat, dari 98 PNS yang divonis bersalah karena korupsi, baru 49 orang yang diberhentikan
lihat foto
5 Kementerian Belum Pecat PNS Koruptor, KPK Beberkan Daftarnya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik lambatnya sejumlah lembaga negara termasuk kementerian dalam memecat pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah divonis bersalah karena korupsi.
Dari sejumlah lembaga negara, ada lima kementerian yang belum memecat pegawainya.
"Untuk instansi pusat, dari 98 PNS yang divonis bersalah karena korupsi, baru 49 orang yang diberhentikan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Senin (28/1/2019).
Baca: Bupati Mempawah Serahkan KIA Usai Upacara HUT Ke-62 Pemprov Kalbar
Baca: Klaim Harga Xpander Diterima Konsumen, Alasan Tak Jor-joran Beri Diskon
Baca: Karang Taruna Chanda Yudha Desa Parit Bugis Serahkan Bantuan pada Korban Kebakaran di Segedong
Beberapa kementerian yang tercatat belum memberhentikan sejumlah PNS yang melakukan korupsi, yaitu:
1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sembilan orang.
2. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sembilan orang.
3. Kementerian Kelauatan dan Perikanan (KKP) tiga orang
4. Kementerian Pertahanan tiga orang
5. Kementerian Pertanian tiga orang
Baca: BREAKING NEWS - Siswi Kelas 6 SD Melahirkan Secara Caesar, Devi: Kebejatan Paman
Baca: BREAKING NEWS - Pelaku Jambret Beraksi di Jalan Tanjung Raya, Pepet Motor Korban
Sedangkan, kementerian yang terbanyak memberhentikan PNS yang sudah terbukti korupsi adalah Kementerian Perhubungan sebanyak 17 orang dan Kementerian Agama 7 orang.
Menurut Febri, sikap kompromi terhadap koruptor dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selain itu, juga berisiko menambah kerugian keuangan negara karena penghasilan PNS tersebut masih harus dibayarkan negara.
Pemberhentian seluruh PNS yang terbukti korupsi ini seharusnya ditargetkan selesai pada akhir Desember 2018.
"KPK sangat menyayangkan rendahnya komitmen Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baik di pusat ataupun daerah untuk mematuhi perundangan yang berlaku tersebut," kata Febri. (*)
Artikel ini telah terbit di kompas.com dengan judul 5 Kementerian yang Belum Pecat PNS Koruptor
