Midji Minta Perbaiki SOP Pelayanan, Jika Kepala SKPD Tak Jalankan Ini Yang Akan Diambil  

Seyogyanya, Kepala SKPD sebagai pimpinan komando masing-masing dapat sadari bahwa semua yang dikerjakan oleh SKPD ditujukan kepada masyarakat.

Midji Minta Perbaiki SOP Pelayanan, Jika Kepala SKPD Tak Jalankan Ini Yang Akan Diambil  
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Gubernur Kalbar H Sutarmidji. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji meminta seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat perbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan publik.

Menurut dia, SOP yang ada harus dibenahi dan dibuat secara transparan untuk setiap produk-produk layanan publik.

Baca: VIDEO DRONE - Kawasan Waterfront Dipenuhi Sampah 

Baca: Utamakan Kualitas, Panitia CGM Singkawang Lebih Selektif Pilih Peserta Tatung

Baca: Raja Pulsa Kaget 2 Ribu Tiket VIP Cap Go Meh Singkawang Habis Terjual Dalam Sepekan

“Standar layanannya apa? Tarifnya apa? Itu harus dipampangkan disitu. Berapa lama waktu melayani? Syaratnya apa? Semua itu harus sudah ada di seluruh SKPD,” ungkapnya kepada Tribun Pontianak, Minggu (13/1/2019).

Ia mengingatkan kinerja SKPD dinilai berdasarkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan.

Seyogyanya, Kepala SKPD sebagai pimpinan komando masing-masing dapat sadari bahwa semua yang dikerjakan oleh SKPD ditujukan kepada masyarakat.

“Kepala SKPD harus peduli terhadap pelayanan publik. Kalau tidak bisa berikan hasil baik, ya kenapa kita pertahankan? Berarti ndak bisa kerja. Kalau tak bisa kerja, masa harus pertahankan. Kita cari yang baru. Kita open bidding (lelang jabatan_red),” terangnya.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu menegaskan kepatuhan standar pelayanan publik menjadi satu diantara poin penilaian kinerja Kepala SKPD.

Pemprov Kalbar, terang dia, akan bekerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalbar untuk menilai pelayanan publik di seluruh SKPD maupun badan di lingkungan Pemprov Kalbar. Termasuk Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, sebab masih ada tiga kabupaten belum dinilai oleh Ombudsman.

“Sekarang kan baru 10 SKPD yang dinilai. Ke depan, saya mau minta nilai semua. Sebab, itu menjadi bagian dari evaluasi kinerja Kepala SKDP selama dua tahun. Aturan menyebutkan ketika sudah 2 tahun menjabat, maka perlu dievaluasi,” jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved