Midji Minta Pertamina Tindak Tegas Agen Dan Pangkalan Gas Elpiji Jika Tak Bisa Selesaikan Masalah

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji meminta Pertamina Kalbar bertindak tegas kepada agen dan pangkalan yang tidak bisa selesaikan kesulitan masyarakat untuk memperoleh gas elpiji subsidi tiga kilogram atau gas melon di wilayah masing-masing.

“Agen dan pangkalan yang tidak bisa menyelesaikan masalah, cabut saja kerjasamanya,” ungkapnya, Rabu (19/12/2018).

Baca: Jadwal Rising Star Indonesia Season 3 di RCTI, 14 Kontestan Ini Lolos ke Babak Live Audition

Baca: Yon Armed 16 Juara 1 Ton Pengantar Dalam Rangka Hari Infantri

Tak hanya itu, Sutarmidji juga ingin Pertamina membenahi jaringan distribusi.

Tentunya, kuota gas elpiji yang mencapai 106 persen pasca penambahan stok dan melebihi perkiraan kebutuhan menjadi tanda tanya besar.

“Kok masih langka ? Berarti kan ada distribusi yang bermasalah. Tindak tegas perilaku mitra yang nakal. Saya minta sebelum Natal sudah harus selesai. Kalau tidak, saya akan surati Presiden. Saya tidak akan menyurati Pertamina Pusat karena pasti alasannya sama,” terangnya.

Baca: Selama Desember, Disperindagnaker Mempawah Sudah Salurkan 5040 Tabung LPG 3 Kg untuk Operasi Pasar

Baca: PNS Tak Diijinkan Beli Gas di Operasi Pasar Gas LPG Bersubsidi

Ia menyarankan distribusi gas melon di wilayah pedalaman Kalbar ditempuh melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Midji memastikan kalau kerjasama dengan BUMDes, maka tidak akan ada kelangkaan gas elpiji.

“Masyarakat akan mendapatkan elpiji dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Tapi tidak sampai dua hingga tiga kali lipat. Paling kalau HET Rp 16.500, paling mahal Rp 22 ribu. Kalau sampai Rp 40 ribu kan kasian masyarakat,” jelasnya.

Selain itu kerjasama distribusi gas elpiji bersama BUMDes juga akan permudah mengawasi persediaan. Sebab, kepala desa mengetahui melalui data-data.

“Gas yang beredar di Kalbar 85 persen subsidi. 15 persen saja non subsidi. Tapi 15 persen itu yang habis. Tapi yang non subsidi seberapa pun yang dibutuhkan ada. Pertamina harus perbaiki distribusi dan tegas dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran,” pintanya.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu tidak menampik seringkali ketika ada disparitas harga antara subsidi dan non subsidi yang terlalu jauh, maka seakan-akan ada kondisi kelangkaan.

“Seperti solar yang pasokannya melebihi dari yang diperkirakan. Tapi, karena ada selisih Rp 6 ribu antara subsidi dengan non subsidi maka ngantri. Berbeda ketika selisihnya cuma Rp 1.000-2.000, itu tidak ada yang ngantri. Berarti itu ngantri cuma untuk ngambil saja kemudian jual kembali,” paparnya.

Ia mengilustrasikan jika seseorang mengambil 100 liter saja dengan selisih harga Rp 3.000, berarti kalkulasinya adalah Rp 300 ribu.