Data Valid dan Akurat Jadi Pedoman Tentukan Kebijakan

Citizen reporter
Jimmy Ibrahim
Humas Pemkot Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK-  Validitas dan akurasi data sangat berpengaruh dalam mengambil atau menentukan sebuah kebijakan.

Hal itu diakui Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono usai menyampaikan pemaparan dalam sebuah seminar Kick-off Satu Data Kalimantan Barat di Hotel Ibis Pontianak, Senin (3/12).

“Harapan kita dengan data yang lengkap, valid dan akurat, tentunya untuk mengambil sebuah kebijakan sangat berpengaruh sebab kebijakan itu tergantung dengan kualitas data itu sendiri,” ujarnya.

Baca: Tiga Daerah Tak Kunjung Sahkan APBD, Sutarmidji Sebut Timbulkan Kecurigaan Aparat Penegak Hukum

Baca: Ultimatum 3 Daerah Yang Belum Sahkan APBD, Sutarmidji: Jangan Sampai Rugikan Masyarakat

Dengan data yang valid dan akurat itu, lanjut Edi, dalam memutuskan sebuah kebijakan tidak akan salah langkah. Persoalan apapun itu akan membutuhkan data.

Misalnya, masalah kependudukan, ekonomi, infrastruktur, sosial dan masalah lainnya. Data yang lengkap dan valid bisa menjadi acuan atau pedoman dalam memutuskan sebuah kebijakan. “Misalnya data jumlah penduduk miskin, itu kan berdasarkan by name by address. Setiap enam bulan selalu divalidasi. Kalau data itu akurat, tentunya saluran untuk bantuan bagi warga miskin tepat sasaran,” sebut Edi.

Menurutnya, Kota Pontianak sudah menerapkan One Data secara intensif sejak tiga tahun lalu dengan diinisiasi oleh Kantor Staf Kepresidenan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Sebagai koordinator di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak adalah Dinas Kominfo Kota Pontianak. Penerapan One Data atau Satu Data ini, sebut Edi, untuk memudahkan memperoleh data yang valid dan up to date.

“Akan banyak manfaat yang dirasakan apabila data yang tersedia itu lengkap, valid dan up to date,” tuturnya.

Edi memaparkan manfaat data yang valid dan lengkap serta akurat, pertama, bisa meningkatkan kualitas dalam mengambil sebuah kebijakan. Kedua, bisa meningkatkan pemanfaatan data antar lembaga, instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kemudian bisa mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintahan termasuk kualitas akuntabilitas dari data yang valid tersebut,” cetusnya.

Data yang valid dan akurat bisa digunakan tidak hanya oleh pemerintah saja, tetapi bisa juga digunakan masyarakat, pengusaha dan siapapun.

“Itu tujuan kita membangun suatu portal data dari standar data,” ungkap dia.

Namun diakui Edi, ada beberapa kendala yang dihadapi terkait pengelolaan data. Diantaranya, data yang terbagi menjadi data yang tetap seperti luas wilayah dan data yang sifatnya dinamis. Data yang dinamis itu terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan yang terjadi seperti jumlah penduduk, jumlah kendaraan dan sebagainya. “Oleh sebab itu data yang demikian harus selalu dilakukan validasi dan verifikasi setiap enam bulan sekali,” imbuh Edi.

Kemudian, sambungnya lagi, kendala yang berkaitan dengan jaringan, keterbatasan server yang hanya mampu menampung data dengan kapasitas tertentu.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyebut, kerapkali ketika investor hendak berinvestasi ke suatu daerah, mereka kesulitan memperoleh data yang valid.