Tiga Daerah Tak Kunjung Sahkan APBD, Sutarmidji Sebut Timbulkan Kecurigaan Aparat Penegak Hukum

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tiga daerah masih belum mengesahkan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) 2019. Hal ini membuat Gubernur Kalbar angkat bicara

Ia telah meminta pada tiga daerah tingkat dua tersebut, Melawi, Mempawah dan Singkawang segera melakukan pengesahan setidaknya tanggal (5/12/2018).

Baca: Pemeliharaan Jaringan, Hari Ini PLN Padamkan Listrik di Sejumlah Wilayah di Kalbar

Baca: Ultimatum 3 Daerah Yang Belum Sahkan APBD, Sutarmidji: Jangan Sampai Rugikan Masyarakat

Baca: Fraksi PDIP dan Demokrat Coba Hambat Pengesahan APBD 2019, Gubernur Sutarmidji Lakukan Ini

Baca: Penandatanganan Komitmen Satu Data Kabupaten Kota Se Kalbar di Hadapan Gubernur Sutarmidji

"Tapi jangan sampai melakukan transaksi dan penyimpangan dalam pengesahan APBD," ucap Midji saat diwawancarai, Selasa (4/12/2018).

Ia mengingatkan semakin kisruh pembahasan APBD maka membuat penegak hukum semakin bertanya-tanya ada masalah apa.

"Kawan-kawan DPRD dan pemerintahan jangan salah ya, kalau APBD itu kisruh, aparat penegak hukum akan curiga dan mereka akan melihat ini ada masalah, sehingga akan merembet hal lainnya," tambah Midji

Apalagi saat ini, APBD disebutnya ada supervisi dari KPK dan mereka sudah memantau dengan aplikasinya.

"Jangan sampai salah langkah dan terjadi hal-hal yang menyimpang," pesannya.

Berikan Ultimatum

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memberi ultimatum, tiga daerah tingkat dua yang sampai saat ini belum mengesahkan APBB 2019.

Midji memberikan batas waktu setidaknya tanggal 5 Desember harus selesai dan dilakukan pengesahan, jangan sampai masyarakat yang dirugikan. 

"Sekarang di Kalbar masih ada tiga daerah tingkat dua yang belum mengesahkan APBD. Saya berikan mereka waktu tanggal 5 desember.  Tiga daerah yang belum, Singkawang, Mempawah dan Melawi," ucap Sutarmidji,  Selasa (4/12/2018).

Ia berharap Kabupaten Melawi, dapat melakan pengesahan tanggal 5/12 ini.

Apabila itu terjadi maka sebuah prestasi bagi daerah tersebut, karena selama ini selalu kisruh dalam pembahasan APBD. 

Gubernur Kalbar secara khusus minta pada  Bupati dan DPRD Melawi  jangan saling ngotot dan harus saling bicara mencari solusi demi kepentingan masyarakatnya.