Terkait DPT, Jumadi: Ini Masalah Klasik

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - "Penetapan soal DPT inikan kalau tidak salah sampai Agustus, tentu kita berharap KPU tetap berkoordinasi dengan Diddukcapil untu memastikan bahwa masalah DPT terus terulang kembali," terang pengamat Politik Untan, Jumad, Minggu (5/8/2018).

Dijelaskan Jumadi, persoalan ini (DPT) memang persoalan klasik yang tidak pernah selesai dan itu tidak mampu jika diselesaikan oleh KPU, jadi diperlukan singkronisasi, sinergisitas pemda dan dukcapil.

Karena, data yang terkait mempunyai hak pilih, perekaman data kependudukan ada di Pemda, jadi menurut saya Pemda mesti mampu menjangkau masyarakat yang belum terekam secara E-KTP, karena syaratnya sekarang ialah E-KTP.

Terkait dengan masyarakat yang mengadu ketika dekat hari pencoblosan, merupakan penyakit masyarakat juga, menjelang dua hari pemilu baru ribut, oleh karena itu diperlukan sosialisasi yang "massiv" oleh KPU dan Pemda disemua jenjang.

Baca: PKKB Pontianak Rayakan HUT ke IV, Gunawan: Untuk Pererat Silaturahmi dengan Masyarakat

"Menurut saya, masyarakat juga harus pro aktif, jangan menjelang hari H baru kemudian KPU disalahkan, jadi pro aktif masyarakat juga harus didorong," tambahnya.

Penambahan TPS juga baik untuk meringankan kerja dari KPPS, karena memang untuk pemilu 2019 beban di KPPS berat. Selain dari merekap Caleg, DPD serta Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk parlemen ada DPRD Kab Kota, Provinsi, RI kemudian DPD, oleh karena itu penambahan TPS suatu langkah yang baik untuk mengurangi beban, ketepatan dan kecermatan petugas dapat terwujud.

Baca: Bawaslu Ingatkan Warga Tak Terlibat Isu SARA dan Money Politik

"Kita berharap, untuk meminimalisir masalah klasik terkait DPT, KPU mesti membangun komunikasi dan pro aktif dengan Pemda, KPU juga mesti memperlihatkan komitmen itu," imbuhnya.

"Selain itu, Masyarakat juga mesti pro aktif agar masyarakat yang mempunyai hak pilih bisa menyalurkan hak pilihnya," tandasnya.