Sutarmidji Sebut Temuan BPK di Pontianak Mencapai Rp 25 Miliar Akan Diselesaikan Dua Bulan
Midji tegaskan, saat ini masih cukup banyak temuan dan catatan yang harus diselesaikan dan ia berikan waktu dua bulan untuk menyelesaikannya.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sekitar dua bulan lagi, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji akan angkat kaki dari kursi wali kota yang telah 9 tahun lebih ia duduki.
Dengan sisa masa jabatan sebelum dilantik sebagai Gubernur Kalbar, Midji meminta pada Inspektorat Pontianak dan seluruh organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelesaikan semua temuan dan rekomendasi dari semua pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, BPKP maupun Inspektorat Provinsi Kalbar.
Midji tegaskan, saat ini masih cukup banyak temuan dan catatan yang harus diselesaikan dan ia berikan waktu dua bulan untuk menyelesaikannya.
"Ini temuan lama, temuan lama ini masih ada 143 baik finansial maupun sekedar administrasi," ujar Sutarmidji saat diwawancarai, Senin (16/7/2018).
Baca: Pasca Teror Bom Panci, Puluhan Personel Jaga Ketat Polres Indramayu
Baca: Sutarmidji Janji Wujudkan Kalbar Miliki Lapangan Bulutangkis Bertarap Internasional
Baca: Persija Jakarta vs Bali United: Widodo Respek, Persija Dibayangi Catatan Kurang Maksimal
Baca: Mitra Kukar vs Sriwijaya FC Resmi Diundur
Wali Kota Pontianak dia periode ini menegaskan, paling banyak temuan di Bansos dan saat ini sudah masuk dipengadilan, kalau itu sudah selesai dan inkrah maka akan banyak berkurang.
"Kemudian berkaitan dengan temuan administrasi ada juga lembaganya sudah bubar, temuan-temuan ini sebagian besar saat saya belum menjabat wali kota, tapi ini tetap harus diselesaikan. Kalau finansial tidak besar, kalau Bansos ini selesai paling seluruhnya dibawah Rp 10 miliar," ujarnya.
Memang seluruh temuan sejak 2004-2017 seluruhnya ada sekitar Rp25 miliar tapi yang besar disebutnya pada Bansos yang mencapai belasan miliar.
"Apabila perkara sudah putus dan inkrah sekitar Rp7,2 miliar dan ada juga yang sudah mengembalikan jadi nilainya tidak sampai Rp10 mulia lagi nanti, tapi tetap harus diselesaikan dan dikejar terus pangkal permasalahannya," tegasnya..
sementara untuk OPD yang masih menjadi catatan dan temuan ada tujuh OPD, sebagian besar adalah masalah administrasi.
"Repotnya kita inikan jadi uji petik semua, kadang BUMD kita diperiksa dan dijadikan percontohan karena jadi percontohan ini pasti ada temuan-temuan yang sifatnya administrasi," sebutnya.
Ia berharap masih dua bulan ini menjabat wali kota maka bisa menyelesaikan temuan ini sampai 90 persen.
"Jadi intinya, kita bukan masalah berapa besarnya, tapi komitmen untuk menyelesaikan.
Masalahnya hanya komitmen, kemudian nanti yang kedua karena kita membangun sistem. kita bukan membuat aplikasi tapi membangun sistem. yang harus dibangun SDM dan pengembangan sistemnya," pungkas Midji.
