Kubu Raya Siap Menjadi Kabupaten Layak Anak

Laporan Wartawan Tribunpontianak , Try Juliansyah

 TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Kubu Raya menyetujui dua Raperda Kabupaten Kubu Raya tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kubu Raya Tahun 2014-2019 dan Raperda tentang Kabupaten Layak Anak untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Baca: Tak Hanya Harga Merangkak Naik, Sejumlah Bahan Pangan Ini Mulai Langka

Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus mengapresiasi kinerja ketua dan anggota pansus serta tim eksekutif yang menurutnya telah bekerja keras membahas kedua Raperda sehingga dapat ditetapkan menjadi perda. 

Baca: Tim Gabungan Kubu Raya Sidak Pasar Tradisional, Hasilnya Masih Temukan Barang Kedaluwarsa

Baca: Rusman Ali Safari Ramadan ke Ponpes Al Hidayah

"Kami apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat atas perhatian dan kesungguhannya menelaah, mengkaji, dan membahas materi rancangan perda tersebut," ujar Hermanus. 

Diakuinya pembahasan Raperda tersebut dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari pembentukan Panitia Khusus DPRD bersama tim eksekutif hingga studi komparatif Pansus DPRD dan tim eksekutif yang dilakukan ke DPRD Kota Surabaya Jawa Timur dan Kementerian PAN-RB.

Hal itu juga menurutnya ditunjang komitmen dari SKPD Kubu Raya terhadap kedua Raperda tersebut. 

"Proses yang dilalui menunjukkan bahwa pembahasan, pengkajian, dan penelitian terhadap Raperda yang disampaikan sudah cukup mendalam dan menyeluruh," ungkapnya. 

Menurut Hermanus, hal tersebut merupakan upaya untuk menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas. 

"Karena ini akan menjadi payung hukum yang berimplikasi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya, maka prosesnya juga harus tepat dan baik," katanya.

Ia berharap kerja sama yang terjalin baik antara DPRD Kabupaten Kubu Raya dengan Pemkab Kubu Raya dapat terus ditingkatkan.  

"Kami berharap kerjasama yang baik ini terus berlanjut, begitu pula koordinasi dalam menentukan kebijakan daerah lainnya," tutupnya.