Pilgub Kalbar
PJ Gubernur Sebut Pemekaran Tak Mudah, Milton Crosby Meradang dan Sebut Akan Lakukan Hal Ini
Dan mengenai hal ini, menurutnya tidak mendapat respon dari oknum pemprov pada era yang lalu dengan alasan moratorium
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Dhita Mutiasari
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Cagub Kalbar nomor urut 1, Milton Crosby tampak meradang dengan adanya pernyataan PJ Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmaji mengenai tak mudahnya pemekaran dalam hal ini Kapuas Raya pada rentang waktu yang singkat.
"Isu pemekaran itu bukan isu hari ini, pemekaran Kapuas Raya sudah 13 tahun, oleh sebab itu ketika Pilgub bisa menjadi harapan masyarakat di Kalbar, bukan hanya timur Kalbar tapi di Provinsi Kalbar mengharapkan harus dimekarkan menjadi dua dan desainnya tiga. Ini sudah kita proses sejak lama, harus dimunculkan karena tanggung jawab kita bersama, termasuk pemerintah pusat karena sudah diproses, keluar Ampres ternyata digantung, dan tidak diketahui maksudnya," ungkap Milton kepada Tribun, Kamis (12/04/2018).
Baca: Kampanye Dialogis di Mandor, Milton Sebut Prioritaskan Hal Ini Jika Jadi Gubernur
Menurutnya, Pemerintah pusat harus tau Kalbar daerah perbatasan, Kapuas Raya adalah provinsi perbatasan, oleh sebab itu, ia mewakili masyarakat semenjak 2006 lalu dengan mandat penuh agar provinsi segera dimekarkan.
Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan wilayah pedalaman dan wilayah perbatasan, untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga seluruh wilayah dapat diawasi, direspon dan dibangun lebih cepat dari yang diinginkan.
Baca: Dari Keong Mas Hingga Pembangan Kebudayaan Jadi Bahan Kampanye Milton di Mempawah
Kemudian, dimekarkan agar memperkokoh pesatuan dan kesatuan NKRI.
Selain itu, juga karena dipengaruhi daerah perbatasan terutama Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, oleh sebab itu masyarakat timur Kalbar, perbatasan, pedalaman ataupun daerah tertinggal ingin sebuah komitmen pemerintah pusat membangun daerah Kalbar, guna menjaga marwah NKRI.
Dan mengenai hal ini, menurutnya tidak mendapat respon dari oknum pemprov pada era yang lalu dengan alasan moratorium sehinga tidak diproses.
"Kami daerah timur Kalbar dalam bagian NKRI ingin diperlakukan sama, pembangunan kami sangat terlambat, jalan kami hancur, pendidikan tidak terpenuhi, artinya di timur Kalbar ada sedikit terabaikan," katanya.
Mantan Bupati Sintang ini pun menuturkan, hanya dirinyalah, Milton Crosby yang dipercayakan berjuang oleh seluruh masyarakat bagaimana hak-hak mendapat kesempatan yang sama.
"Tidak ada pilihan lain, jika ingin mensejahterakan masyarakat berkeadilan dengan pemekaran, dan jika pemerintah pusat tidak mau merespon maka masyarakat akan menuntut otonomi khusus dengan pembiayaan yang berlipat ganda daripada sekarang ini," tukasnya. (dho)