DPRD Kalbar Soroti Pemangkasan Dana Transfer 2026, Khawatir Ganggu Pembangunan Infrastruktur

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Heri Mustamin, menyoroti rencana pemotongan Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Kalimantan Barat yang akan berlaku pada 2026. 

Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi besar menghambat pembangunan infrastruktur di daerah.

Menurut Heri, total dana TKD yang akan dipangkas untuk seluruh wilayah Kalimantan Barat mencapai hampir Rp5 triliun, sementara untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saja jumlahnya sekitar Rp522 miliar.

“Kalau untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, totalnya yang dipangkas itu sebesar Rp522 miliar. Sedangkan untuk keseluruhan Kalbar hampir Rp5 triliun,” ujar Heri, Rabu 8 Oktober 2025.

• Dana TKD Kalbar 2026 Dipangkas Sebesar Rp522 Miliar, DJPb Kalbar Harap Pemprov Tingkatkan PAD

Ia menyebutkan, selama ini dana transfer tersebut digunakan untuk mendanai pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan di berbagai daerah. 

Karena itu, pemotongan TKD dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap kondisi jalan yang masih banyak membutuhkan peningkatan kualitas.

“Dengan kondisi jalan kita yang masih tidak memadai, kalau anggaran infrastruktur berkurang, potensi kecelakaan bisa meningkat,” ujarnya.

Heri menekankan perlunya langkah inovatif pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kebutuhan pembangunan tetap bisa terpenuhi meskipun terjadi pengurangan dana transfer.

“Kita harus berinovasi dan menambah PAD supaya infrastruktur kita tetap terjaga,” katanya.

Lebih lanjut, Heri juga mengapresiasi langkah para kepala daerah dan gubernur yang bertemu dengan Menteri Keuangan untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemangkasan tersebut. 

Ia berharap keputusan tersebut dapat ditinjau kembali.

“Mudah-mudahan bisa dianulir atau setidaknya dikembalikan lagi. Karena bagi Kalimantan Barat, dana transfer ini sangat penting,” ujarnya.

Heri menambahkan, Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi besar dari sektor perkebunan, pertambangan, dan industri pertanian. 

Namun, kontribusi penerimaan daerah dari pusat dinilai belum sebanding dengan potensi yang dimiliki.

“Kita ini daerah kaya, tapi dana yang kita terima kecil. Apalagi dengan pemotongan DAU dan DBH, tentu sangat memprihatinkan,” tegasnya.