Pemkot Pontianak Kendalikan Harga Pasar Jelang Lebaran
Ditegaskannya kalau pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga para pedagang harus menjual dibatas harga yang ada.
Penulis: Syahroni | Editor: Mirna Tribun
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Sutarmidji beserta anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Barat, Syarif Abdullah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pasar Flamboyan dan Pasar Tengah, Kamis (22/6/2017).
Midji mengatakan dalam pantuan di lapangan harga masih tetap stabil.
Walaupun ada barang yang mengalami kenaikan namun masih dalam batas kewajaran.
"Dibandingkan tahun sebelumnya, tahun ini harga jauh lebih bagus. Tahun lalu lebaran, gula pasir bisa lebih Rp16 ribu sampai Rp 18 ribu. Sekarang kan ada patokan harga eceran tertinggi Rp 12.500, selain itu minyak goreng juga kisaran Rp 11.500," katanya, Kamis (22/6/2017).
Baca: Uang Masuk ke BI Didominasi Uang Tak Layak Edar
Baca: Lewat Aplikasi Pemantau Harga, Pemkot Pontianak dengan Mudah Kontrol Harga di Pasaran
Ditegaskannya kalau pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga para pedagang harus menjual dibatas harga yang ada.
"Sekarang ayam masih stabil juga da daging sapi tahun lalu bisa sampai Rp160 ribu. Mudah-mudahan dengan pasokan daging beku, daging segar bisa berkisar antara Rp140 - Rp145 ribu. Itu berarti lebih rendah dari tahun lalu," ujarnya.
Kebutuhan pangan lain dirasa tak akan ada kenaikan signifikan.
Harganya masih kurang lebih sama sejak sebelum puasa sampai sekarang.
Sutarmidji mengungkapkan, penyebabnya adalah pengaturan distribusi atau jaringan pasokan sudah bagus.
"Bawang putih awalnya sampai Rp 100 ribu, begitu dua kali kita operasi pasar saat ini harga antara Rp 20-22 ribu. Sedangkan bawang merah itu idealnya kita Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu kalau itu akan stabil," jelasnya.
Pengaturan harga dijelaskan Midji sangat berperan penting lantaran berpengaruh pada inflasi.
"Saya berharap banyak lagi komoditi-komoditi yang bisa diatur, harganya bisa dikendalikan dari pusat. Kalau dibiarkan di pasar itu bahaya, karena kita tidak ada dasar untuk menindaknya," inginnya.
Jika ada aturannya di pusat, bila ada yang melanggar, izinnya bisa dibekukan sebagai tindak lanjut.
"Saya harap semua komoditas bahan pokok, harga eceran tertinggi memang harus ditetapkan Menteri," pungkasnya.
