Sekda Kalbar Sambut Baik Wacana Kenaikan Gaji ASN 2025, Pemprov Masih Tunggu Arahan Resmi Pusat
Harisson menekankan, peningkatan kesejahteraan ASN harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik.
Penulis: Anggita Putri | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menanggapi wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025.
Ia menyebut rencana tersebut disambut baik, meski saat ini masih berupa wacana dari pemerintah pusat.
“Walaupun ini masih wacana, namun kita tentu menyambut baik adanya rencana kenaikan gaji ASN. Harapannya, dengan peningkatan gaji ini juga akan diikuti dengan peningkatan kinerja ASN dalam melayani masyarakat,” ujarnya di Pontianak, Senin 29 September 2025
Harisson menekankan, peningkatan kesejahteraan ASN harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik.
“Jadi tentunya peningkatan gaji harus diiringi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Baca juga: Pemuda Pontianak Ikut Maraton di Polandia Pakai Teluk Belanga
Terkait teknis pelaksanaan, Harisson menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) belum menerima arahan resmi dari pemerintah pusat.
“Karena gaji ini kewenangan pusat. Nantinya anggaran akan disiapkan oleh pemerintah pusat dan kemudian disalurkan ke daerah apabila ada tambahan kebutuhan untuk gaji ASN,” pungkasnya. (*)
- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!
Pemuda Pontianak Ikut Maraton di Polandia Pakai Teluk Belanga |
![]() |
---|
Mahasiswa Kayong Utara Audiensi, Angkat Persoalan Infrastruktur hingga Narkoba |
![]() |
---|
Alsintan Jangan Nganggur! Ketua Tani Merdeka Sintang Minta Dimanfaatkan Kelompok Lain |
![]() |
---|
BPOM Pontianak Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Makanan Terkait Kasus Keracunan MBG |
![]() |
---|
Edo dan Jumiati Tinggalkan Kampung Halaman Demi Pendidikan di Sekolah Rakyat Pontianak |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.