Pokja Rumah Demokrasi

Index A-Z

Putusan DKPP Bawaslu Kayong Utara Rehabilitasi, Pokja: Norma Etika Penyelenggara Pemilu

"Ada pernyataan dan putusan yang tegas untuk bagaimana masyarakat bisa menilai integritas penyelenggara pemilu itu sendiri," tuturnya.

Jumat, 2 Agustus 2019
Pokja Sarankan Semua Pihak Evaluasi Pemilu 2019 Sebelum Sambut Pilkada 2020

Para peserta pemilu juga harus bijak dan berintegritas dalam berkontestasi guna memperkuat demokrasi.

Kamis, 18 Juli 2019
Maryadi Sirat Nilai Calon Kepala Daerah di Wilayah Perbatasan Harus Transparan Pada Rakyat

"Artinya selain jadi objek juga bisa terlibat langsung proses pembangunan daerah itu sendiri," terangnya

Rabu, 17 Juli 2019
Pokja Rumah Demokrasi Minta KPU Sambas Hadirkan Semua Parpol di Penetapan, Dorong Transparansi

Ia menjelaskan hadirnya seluruh parpol dalam penetapan itu penting untuk menjaga semangat transparansi yang di usung oleh KPU

Selasa, 2 Juli 2019
Pokja Rumah Demokrasi Ajak Masyarakat Bijak Tanggapi Isu Banyaknya Petugas KPPS Meninggal

Menurutnya, sejauh ini isu ramainya petugas KPPS yang meninggal dunia sangat sulit dibendung, dan informasi yang beredar di Media Sosial tidak sedikit

Senin, 13 Mei 2019
Pasca Pemilu 2019, Pokja Rumah Demokrasi Singbebas Prediksi Percaturan Politik Bergerak Ke Pilkada

Menurutnya, hasil pemilu 2019 ini akan menjadi salah satu acuan bagi Partai Politik (Parpol) untuk menghadapi pertarungan Pemilu kepala daerah

Jumat, 10 Mei 2019
Pokja Rumah Demokrasi Kalbar Minta Pemilu Serentak Dievaluasi, Giat Anshorrahman Beberkan Alasannya

Banyaknya petugas KPPS, Panwascam, pihak keamanan dan sebagainya yang meninggal dunia. Giat mensinyalir itu dikarenakan tidak ada antisipasi dari awal

Jumat, 3 Mei 2019
Surat Suara Disobek, Bukti Lemahnya Pengetahuan Teknis dan Regulasi Penyelenggara Pemilu

Ketidakpahaman itu seperti KPPS tidak memahami teknis pelaksanaan pemilu sehingga terjadi kekeliruan sampai menyobek surat suara saat perhitungan

Selasa, 30 April 2019
Terjadi Pemungutan Suara Ulang, Pokja Rumah Demokrasi Kalbar: SDM Penyelenggara Mesti Diperbaiki

Ketua Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Zainuddin Kismit menilai dengan adanya pemungutan suara ulang maupun lanjutan yang kerap terjadi di setiap Pemilu

Minggu, 21 April 2019
TPS Rawan, Pokja Rumah Demokrasi Kalbar Sebut Jadi Tanggung Jawab Bersama

Ketua Kajian dan Advokasi Masyarakat Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Maryadi Sirat mengungkapkan jika adanya TPS rawan menjadi tanggung jawab bersama

Senin, 15 April 2019
Pokja Apresiasi Kinerja KPU Kabupaten Sambas

Para Caleg di Sambas tidak ada yang tercatat atau pernah mempunyai rekam jejak pernah terjerat kasus pidana korupsi

Jumat, 8 Februari 2019
Pokja Nilai Debat Perdana Pilpres Jauh dari Ekspektasi

Dimana Koreksi dan Evaluasi ini juga melibatkan peserta yang hadir dalam kegiatan Nobar yang diselenggarakan oleh Pokja Rumah Demokrasi

Minggu, 20 Januari 2019
Pokja Rumah Demokrasi Korwil Sambas Gelar Nobar Debat Kandidat Capres dan Cawapres

Dalam kesempatan itu, sekitar 100 orang hadir meramaikan kegiatan Nobar Debat Kandidat Capres-cawapres Republik Indonesia itu.

Jumat, 18 Januari 2019
Targetkan Partisipasi 77,5 Persen, Pokja Minta KPU Tingkatkan Sosialisasi

Ia menambahkan, sosialisasi itu harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus agar masyarakat faham dan mengerti

Minggu, 13 Januari 2019
Pokja : Hadirnya Relawan Demokrasi Wujud Keinginan KPU Untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilih

Ia menjelaskan, perekrutan Relawan Demokrasi (Relasi) yang telah di buka oleh KPU dari beberapa hari yang lalu itu.

Jumat, 11 Januari 2019
Pokja Rumah Demokrasi Dukung Perekrutan Relasi KPU Singkawang

Pokja Rumah Demokrasi mendukung rekrutmen Relawan Demokrasi (Relasi) mulai dari 7 hingga 16 Januari 2019

Selasa, 8 Januari 2019
Pokja : Pidana Bagi Perusakan APK Untuk Beri Efek Jera

"Dari Bawaslu sendiri harus memberi peringatan kembali atas perusakan APK, akan ada Pidana sesuai aturan di Bawaslu," jelasnya.

Senin, 7 Januari 2019
KPU Sambas Akan Terima 15.292 Tenaga KPPS dan Keamanan, Ini Kata Ketua Rumah Pokja Demokrasi

Rizki menambahkan, 15.292 orang untuk KPPS dan Tenaga Keamanan untuk seluruh Kabupaten Sambas bukanlah angka yang kecil.

Selasa, 1 Januari 2019
Pokja Rumah Demokrasi Minta KPU Pastikan Data Pemilih Tervalidasi Akurat

"KPU juga harus memastikan kekurangan data tersebut tervalidasi akurat, agar tidak ada DPTHP tahap 3," tegasnya.

Senin, 10 Desember 2018
PNS Daftar Komisoner KPU, Pokja: Sah-Sah Saja

Ketua Kajian dan Advokasi Masyarakat Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Maryadi Sirat menilai pegawai negeri sipil (PNS) mendaftar sebagai komisioner KPU s

Kamis, 15 November 2018

⟨1 2 3 4 ⟩

Berita Terkini

Buat Ukuran Foto 3x4 di Microsof Word, Ikuti Tahapan Lengkapnya, Kerap Dianggap Sepele Namun Perlu

4 menit lalu

Dipermudah-Syarat-Mencairkan-JHT-BPJS-Ketenagakerjaan-Terbaru-Tanpa-Harus-Resign-Begini-Caranya.jpg

Ibu Rumah Tangga Bisa Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Ini Syarat, Iuran, dan Cara Daftarnya

15 menit lalu

5 Langkah Membuat Tanda Tangan Digital di Microsoft Word, Tambah Tanda Tangan Jadi Mudah

19 menit lalu

Malam Nisfu Syakban 2026 Jatuh Awal Februari, Ini Waktu Pelaksanaan dan Amalan yang Dianjurkan

25 menit lalu

TAG

Pokja Rumah Demokrasi

"Ada pernyataan dan putusan yang tegas untuk bagaimana masyarakat bisa menilai integritas penyelenggara pemilu itu sendiri," tuturnya.

Para peserta pemilu juga harus bijak dan berintegritas dalam berkontestasi guna memperkuat demokrasi.

"Artinya selain jadi objek juga bisa terlibat langsung proses pembangunan daerah itu sendiri," terangnya

Ia menjelaskan hadirnya seluruh parpol dalam penetapan itu penting untuk menjaga semangat transparansi yang di usung oleh KPU

Menurutnya, sejauh ini isu ramainya petugas KPPS yang meninggal dunia sangat sulit dibendung, dan informasi yang beredar di Media Sosial tidak sedikit

Menurutnya, hasil pemilu 2019 ini akan menjadi salah satu acuan bagi Partai Politik (Parpol) untuk menghadapi pertarungan Pemilu kepala daerah

Banyaknya petugas KPPS, Panwascam, pihak keamanan dan sebagainya yang meninggal dunia. Giat mensinyalir itu dikarenakan tidak ada antisipasi dari awal

Ketidakpahaman itu seperti KPPS tidak memahami teknis pelaksanaan pemilu sehingga terjadi kekeliruan sampai menyobek surat suara saat perhitungan

Ketua Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Zainuddin Kismit menilai dengan adanya pemungutan suara ulang maupun lanjutan yang kerap terjadi di setiap Pemilu

Ketua Kajian dan Advokasi Masyarakat Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Maryadi Sirat mengungkapkan jika adanya TPS rawan menjadi tanggung jawab bersama

Para Caleg di Sambas tidak ada yang tercatat atau pernah mempunyai rekam jejak pernah terjerat kasus pidana korupsi

Dimana Koreksi dan Evaluasi ini juga melibatkan peserta yang hadir dalam kegiatan Nobar yang diselenggarakan oleh Pokja Rumah Demokrasi

Dalam kesempatan itu, sekitar 100 orang hadir meramaikan kegiatan Nobar Debat Kandidat Capres-cawapres Republik Indonesia itu.

Ia menambahkan, sosialisasi itu harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus agar masyarakat faham dan mengerti

Ia menjelaskan, perekrutan Relawan Demokrasi (Relasi) yang telah di buka oleh KPU dari beberapa hari yang lalu itu.

Pokja Rumah Demokrasi mendukung rekrutmen Relawan Demokrasi (Relasi) mulai dari 7 hingga 16 Januari 2019

"Dari Bawaslu sendiri harus memberi peringatan kembali atas perusakan APK, akan ada Pidana sesuai aturan di Bawaslu," jelasnya.

Rizki menambahkan, 15.292 orang untuk KPPS dan Tenaga Keamanan untuk seluruh Kabupaten Sambas bukanlah angka yang kecil.

"KPU juga harus memastikan kekurangan data tersebut tervalidasi akurat, agar tidak ada DPTHP tahap 3," tegasnya.

Ketua Kajian dan Advokasi Masyarakat Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Maryadi Sirat menilai pegawai negeri sipil (PNS) mendaftar sebagai komisioner KPU s

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved